Wacana Bagi-Bagi HP Gratis Prabowo Ricuh: Anggaran Belum Final, Risiko Korupsi Tinggi

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membeberkan rencana Presiden Prabowo Subianto membagikan handphone (HP) gratis kepada masyarakat, sebuah langkah yang ia klaim akan dilengkapi dengan rekening digital berisi saldo awal Rp50 ribu. Pernyataan yang disampaikan dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10), ini langsung memicu pertanyaan soal urgensi dan kesiapan anggaran negara.

Hashim, yang merupakan adik kandung Presiden, menjelaskan bahwa target penerima adalah warga yang baru menginjak usia 17 tahun dan belum memiliki rekening. "Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," ujarnya.

Respons dari kementerian teknis menunjukkan bahwa rencana ini masih dalam tahap perdebatan internal. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa wacana pembagian HP gratis belum final dan rincian anggarannya belum bisa diungkap. "Nanti (soal hp gratis) kita akan bahas lagi. Kalau sudah kita bahas, baru kita sampaikan," kata Dradjad ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (14/10). Ia memastikan saat ini hanya program rekening bank gratis dengan alokasi saldo Rp50 ribu yang sudah siap dieksekusi.

Ketidakpastian status kebijakan ini memicu kritik tajam dari kalangan analis. Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), menilai urgensi program ini masih perlu diuji. Menurut Ronny, membagikan ponsel pintar bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk digitalisasi bantuan sosial. "Penerima yang paling layak bukan seluruh warga, tapi keluarga miskin dan rentan yang memang membutuhkan perangkat tetapi belum memilikinya," tegasnya kepada CNNIndonesia.com. Ronny mengingatkan bahwa beban fiskal tidak hanya berhenti pada pembelian unit, tetapi juga mencakup konektivitas, pemeliharaan, dan keamanan data.

Risiko tata kelola menjadi sorotan utama lainnya. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan tingginya potensi korupsi dalam proyek pengadaan massal bernilai fantastis ini. Celah penyelewengan, kata Yusuf, rentan terjadi mulai dari penentuan kebutuhan, penggelembungan harga, hingga pengaturan pemenang tender. Ia mendesak pelibatan lembaga pengawas seperti KPK dan BPKP sejak tahap awal serta mengusulkan skema voucer sebagai alternatif yang lebih terkendali dibandingkan pengadaan terpusat. Tanpa literasi digital dan perlindungan yang memadai, program ini berisiko menciptakan kerentanan baru terhadap kejahatan siber bagi penerima.

Analisis Redaksi

Wacana ini menggarisbawahi ketegangan antara visi modernisasi digital presiden dengan realitas fiskal yang ketat. Ketika eksekutif mempromosikan program unggulan, ketiadaan detail teknis dari kementerian teknis menandakan bahwa program ini belum matang secara hukum maupun anggaran. Bagi publik, janji distribusi barang elektronik massal sering kali menjadi magnet politik, namun secara ekonomi, efisiensi harus dipertanyakan ketika ada alternatif seperti perluasan akses perbankan yang biayanya jauh lebih rendah.

Apa yang perlu diwaspadai adalah potensi distorsi pasar dan korupsi pengadaan. Skala proyek HP gratis negara berpotensi menyerap triliunan rupiah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk infrastruktur dasar atau pendidikan. Jika tender tidak dilakukan dengan transparansi penuh dan melibatkan audit independen, program ini bisa menjadi ladang rente bagi segelintir vendor. Langkah logis selanjutnya adalah pemerintah harus menunda sosialisasi massal hingga dokumen anggaran dan mekanisme tender terbuka disahkan, demi menjaga kredibilitas kebijakan publik.