Nusron Wahid Dipanggil Kedua, KPK Tegaskan Komitmen Saksi dalam Kasus OTT Rp106,3 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, pada Kamis (15/10), sebagai saksi dalam berkas perkara dugaan pemerasan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Ini merupakan panggilan kedua bagi pejabat setingkat menteri tersebut setelah ia absen pada pemeriksaan pekan lalu. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kehadiran Nusron sangat krusial untuk melengkapi bukti hukum. "Ya, yang pertama, tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Kalau masalah substansi, kemudian materi, hasil pemeriksaannya, keterangan yang dibutuhkan apa, itu nanti prosesnya berjalan kalau yang bersangkutan sudah hadir," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10).

Keterlambatan atau ketidakhadiran Nusron pada panggilan pertama menjadi sorotan. Setyo menyatakan bahwa hingga Rabu sore, KPK belum menerima konfirmasi kehadiran. Standardisasi prosedur KPK biasanya melibatkan surat pemberitahuan jika saksi tidak hadir tanpa alasan. "Selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi, biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi, kalau hadir biasanya enggak pernah ada konfirmasi," jelas Setyo. Situasi ini menambah tensi dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Nusron sebelumnya sempat memberikan sinyal positif terkait kerja sama dengan KPK. Pada 18 September 2026, ia mengklaim menghormati proses hukum dan berkomitmen membantu penuntasan perkara. Namun, faktanya, ia belum hadir pada panggilan pertama. Setyo mengingatkan komitmen tersebut. "Saya ingat betul 18 September (2026) yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini (pemeriksaan) adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik," ucap dia.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September. KPK menyita uang senilai Rp106,3 miliar dari 19 orang yang ditangkap. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi. Menariknya, empat tersangka lainnya, yaitu Arif Sugiyanto (mantan Bupati Kebumen), Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry, disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Proses hukum ini tidak hanya berdampak pada tersangka individu, tetapi juga pada reputasi institusi Kementerian ATR/BPN. Nusron Wahid harus memberikan keterangan yang transparan untuk memisahkan diri dari dugaan skema suap tersebut. Kehadirannya di KPK hari ini akan menjadi momen krusial untuk membuktikan apakah ia benar-benar hanya korban penyalahgunaan wewenang anak buah atau terlibat langsung dalam jaringan pemerasan yang melibatkan pejabat tinggi. Publik menanti bagaimana mekanisme akuntabilitas internal kementerian berjalan pasca-OTT besar-besaran ini.

Analisis Redaksi

Panggilan kedua terhadap seorang menteri aktif menunjukkan bahwa KPK sedang bekerja keras untuk memotong rantai komando korupsi di kementerian strategis. Fakta bahwa empat tersangka adalah "orang kepercayaan" Nusron mengindikasikan adanya struktur informal kekuasaan di lingkungan kementerian. Jika Nusron menolak hadir lagi, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menghentikan proses hukum atau melindungi jaringan di bawahnya. Komitmen lisan yang ia sampaikan pada 18 September kini diuji melalui tindakan nyata di ruang pemeriksaan.

Angka Rp106,3 miliar yang disita dalam OTT merupakan salah satu penangkapan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Skala ini menunjukkan bahwa praktik korupsi struktural di sektor pertanahan telah mencapai tingkat industri. Dengan Nusron sebagai saksi kunci, KPK berharap dapat membongkar sejauh mana otoritas menteri disalahgunakan untuk memuluskan pengurusan HGB. Ketidakjelasan motif Nusron dalam kasus ini akan menjadi sorotan utama dari hasil pemeriksaan hari ini.

Dampak lebih luas dari kasus ini adalah kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi pertanahan. Jika kementerian terbukti memiliki celah pengawasan yang serius, regulasi tata ruang nasional perlu dievaluasi ulang. Langkah logis berikutnya adalah pengusutan asal-usul dana dan aliran manfaat bagi para tersangka. Kehadiran Nusron menjadi penentu apakah kasus ini akan berakhir hanya pada层级 pejabat rendah atau akan menyentuh pusat pengambil keputusan tertinggi di lingkungan kementerian terkait.