Hashim Akui Frustasi: Targetkan Rasio Penerimaan RI 18 Persen Setara Kamboja

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, secara terbuka mengakui rasa frustrasinya karena upaya mengejar target rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini menyebut rasio penerimaan Indonesia saat ini hanya berada di angka 12 persen, sebuah kondisi yang ia anggap rendah jika dibandingkan dengan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam yang telah menyentuh 23 persen.

"Inilah salah satu hal yang membuat kami sangat frustrasi. Mengapa? Karena tujuan Presiden Prabowo adalah membawa rasio penerimaan negara Indonesia mencapai level Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Kami ingin mencapai 18 persen," ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10). Pernyataan ini bukan sekadar keluhan, melainkan sinyal keras dari lingkaran inti pemerintah bahwa reformasi fiskal menjadi prioritas absolut yang tidak bisa ditawar dalam agenda nasional.

Hashim mengungkap bahwa pandangan yang ia bagikan bersama Presiden Prabowo menyoroti akar masalah rendahnya penerimaan negara ini bukan pada masalah teknis semata, melainkan pada ketiadaan kemauan politik (political will) serta kuatnya resistensi birokrasi dalam menolak berbagai reformasi. Ia meyakini bahwa lompatan rasio penerimaan Kamboja dari 9 persen pada sepuluh tahun lalu menjadi 18 persen saat ini didorong oleh adanya kemauan politik yang kuat di negaranya. Menurutnya, hambatan utama di Indonesia adalah faktor struktural yang ditopang oleh ego sektoral dan inersia birokrasi.

Mengutip pandangan dari Bank Dunia, Hashim menegaskan tidak ada alasan objektif yang membuat Indonesia tidak bisa berada pada level yang sama dengan Kamboja. "Kita tidak lebih rendah secara rasial dibandingkan masyarakat Kamboja dan mereka juga tidak lebih unggul secara rasial dibandingkan kita. Kita seharusnya mampu melakukannya. Ini masalah kemauan politik," tegasnya. Argumen ini menempatkan persoalan fiskal bukan sebagai masalah kapasitas ekonomi semata, melainkan sebagai ujian integritas dan keberanian politik elite negara dalam mengambil keputusan yang tidak populer di jangka pendek namun berdampak besar bagi negara.

Apabila target 18 persen tersebut berhasil direalisasikan, Hashim memproyeksikan langkah selanjutnya adalah mengejar rasio penerimaan Vietnam di level 23 persen. Meski demikian, ia mengakui secara realistis bahwa target tersebut membutuhkan waktu realisasi yang sangat lama. Jarak 12 persen ke 18 persen adalah lompatan pertama yang krusial, karena itu akan menjadi dasar kepercayaan diri fiskal pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari negara Asia Tenggara lain yang sudah lebih dulu berhasil memaksimalkan potensi tax ratio mereka.

Analisis Redaksi

Pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengindikasikan adanya pergeseran narasi dalam pengelolaan fiskal Indonesia dari era sebelumnya yang sering terjebak dalam debat defisit, menjadi fokus pada maksimalisasi penerimaan. Target 18 persen dalam dua hingga tiga tahun merupakan ambisi yang sangat agresif. Mengingat basis PDB Indonesia yang jauh lebih besar daripada Kamboja, menaikkan tax ratio sebesar 6 poin persentase bukanlah sekadar perubahan regulasi, melainkan memerlukan revolusi dalam penegakan hukum pajak, digitalisasi administrasi, dan penghilangan insentif yang tidak efisien. Kegagalan mencapai target ini akan berdampak langsung pada kemampuan negara untuk mendanai program-program publik tanpa menambah beban utang.

Apabila target 18 persen tercapai, implikasi fiskalnya akan sangat positif untuk keberlanjutan utang negara. Rasio penerimaan yang lebih tinggi berarti ruang fiskal yang lebih longgar. Namun, yang perlu diwaspadai adalah implementasi "kemauan politik" yang disebutkan Hashim. Di lapangan, ini akan berbenturan langsung dengan kepentingan lobi korporasi dan birokrasi yang selama ini memiliki pengaruh besar. Tanpa mekanisme pengawasan yang independen dan transparan, target ambisius ini berisiko menjadi target yang hanya dikejar secara administratif tanpa benar-benar mengoreksi ketimpangan struktural dalam basis pajak Indonesia.