Survei Arawicaksa: Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran Capai 50,1 Persen

Sepuluh bulan setelah menjabat, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menerima rapor setengah matang dari publik. Survei terbaru Arawicaksa Institute mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah berada di angka 50,1 persen. Angka ini menempatkan separuh warga negara merasa puas, meski disertai catatan kritis mengenai efektivitas program unggulan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab ekspektasi awal.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menjelaskan bahwa komposisi responden menunjukkan polarisasi pandangan yang cukup tajam. Dari total sampel, 3,3 persen menyatakan sangat puas, sementara kubu ketidakpuasan mencapai 44,8 persen dengan rincian 6,1 persen di antaranya menyatakan sangat tidak puas. Sisanya, sebanyak 5,1 persen memilih abstain atau tidak tahu/tidak jawab. "Ada separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi," ujar Rudi dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Rendi menilai dinamika ini bukan anomali historis. Ia menarik paralel dengan masa-masa awal pemerintahan Joko Widodo periode pertama, ketika tingkat kepuasan sempat turun di bawah 50 persen pasca-kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Konteks tersebut menegaskan bahwa gesekan antara kebijakan populis dan realitas ekonomi sering kali memicu fluktuasi kepercayaan publik. Namun, berbeda dengan era sebelumnya, tekanan saat ini datang dari kombinasi isu stabilitas harga dan persepsi kegagalan tata kelola program tertentu.

Masyarakat kini menyoroti urgensi stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok sebagai masalah utama, dengan porsi sebesar 38 persen. Disusul oleh penyediaan lapangan kerja yang mendesak bagi 21,2 persen responden. Isu pemberantasan korupsi tetap menghantui dengan perhatian 10,7 persen, diikuti pengentasan kemiskinan (8,6 persen) serta kelangkaan stok BBM dan elpiji (6,3 persen). Data ini mengindikasikan bahwa perut rakyat dan keamanan finansial masih menjadi parameter utama keberhasilan sebuah rezim, melampaui retorika politik semata.

Evaluasi per-program memperlihatkan disparitas hasil yang mencolok. Swasembada pangan meraih skor tertinggi 8,4 dari skala 0-10, didorong oleh penyerapan beras yang konsisten meskipun dibayangi inflasi pangan. Sebaliknya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dulu menjadi ikon kampanye, hanya memperoleh nilai 5,5. Penurunan signifikan ini dikaitkan dengan terbongkarnya kasus korupsi dan bongkar-pasang pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam waktu singkat. "Berbeda dengan setahun pertama... terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN membuat dukungan publik menyusut," tegas Rudi.

Program ambisius lainnya juga mendapat penilaian rendah. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hanya mencetak skor 2,1, target pembangunan 3 juta rumah rakyat sebesar 2,3, Sekolah Unggul Garuda 1,4, dan Kampung Nelayan Merah Putih 1,2. Sementara itu, revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran dinilai cukup berhasil dengan skor 6,5, diikuti pemeriksaan kesehatan gratis (6,3) dan Sekolah Rakyat (6). Hilirisasi sumber daya alam, sebagai warisan kebijakan era sebelumnya, masih mempertahankan dukungan moderat dengan skor 4,7.

Analisis Redaksi

Fakta bahwa kepuasan publik berhenti tepat di garis 50 persen adalah sinyal bahaya sekaligus peluang bagi Istana. Ini menandakan hilangnya 'bulan madu' kekuasaan secara permanen. Ketika hampir separuh populasi menyatakan ketidakpuasan, legitimasi moral untuk mendorong agenda-agenda kontroversial melemah drastis. Fokus pemerintah seharusnya bergeser dari perluasan proyek prestisius ke perbaikan fundamental tata kelola, terutama pada program MBG yang telah kehilangan kredibilitas akibat skandal internal. Tanpa pembersihan birokrasi di level pelaksana, setiap rupiah anggaran akan dianggap sia-sia oleh wajib pajak.

Langkah selanjutnya yang logis bagi eksekutif adalah meredam kecemasan pasar melalui intervensi harga sembako yang lebih agresif dan transparan, mengingat ini adalah keluhan nomor satu. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap program berperingkat rendah seperti KDKMP dan Rumah Rakyat diperlukan segera; jika gagal direvitalisasi, sebaiknya dihentikan agar sumber daya dapat dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan yang sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan parsial. Publik Indonesia pragmatis: mereka memaafkan janji yang sulit ditepati selama kebutuhan dasar terpenuhi, namun tidak toleran terhadap korupsi sistemik yang mencederai rasa keadilan sosial.