Polri Tetapkan 223 Orang dan 9 Perusahaan Sawit Tersangka Karhutla, Luas Terbakar Capai 30.000 Hektare

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri resmi menetapkan 223 tersangka perorangan dan sembilan perusahaan sawit atas dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Angka ini mengemuka dari penanganan 273 laporan polisi untuk kasus perorangan dan 98 laporan untuk korporasi yang tersebar di berbagai Polda se-Indonesia. Total luas lahan yang terbakar mencapai 5.157,89 hektare untuk kasus perorangan dan 25.600,26 hektare untuk kasus korporasi, menjumlahkan kerusakan lingkungan yang masif hingga Oktober 2026.

Kombes Pol Pipit Subiyanto, Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, membeberkan data tersebut di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Rabu (14/10). "Sampai dengan tertanggal 13 Oktober 2026, penegakan hukum Karhutla yang dilakukan oleh perorangan di 12 Polda dengan rincian laporan polisi 273 dan jumlah tersangka 223 tersangka, sedangkan untuk luasan lahan yang terbakar 5.157,89 hektare," ujar Pipit. Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari proses penyidikan yang ketat terhadap setiap laporan yang masuk.

Distribusi kasus perorangan ini sangat terkonsentrasi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Polda Kalimantan Barat memimpin dengan 68 laporan polisi, disusul Polda Riau dengan 61 kasus, dan Polda Sumatera Selatan dengan 38 kasus. Polda Kalimantan Tengah mencatat 34 kejadian atau laporan polisi. Pipit menjelaskan bahwa di tahap penyidikan, sebanyak 181 perkara dinyatakan P-19 atau membutuhkan penyempurnaan kelengkapan dalam pemberkasan sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya.

Sisi korporasi menunjukkan pola yang berbeda namun tetap serius. Polri menerima 98 laporan polisi terkait tindak pidana karhutla oleh korporasi, yang berujung pada penetapan 9 perusahaan sawit sebagai tersangka. Sebaran laporan ini didominasi oleh Polda Kalimantan Barat dengan 33 laporan, diiringi Polda Sumsel (17), Polda Kalteng (14), dan Polda Kalsel (11). Polda Riau, Kaltim, dan Kaltara menyumbang sisa laporan, yaitu masing-masing 6, 7, dan 3 laporan. Total luas lahan terbakar untuk kasus korporasi ini mencapai 25.600,26 hektare.

Penetapan tersangka korporasi ini menjadi sorotan karena dampak ekologisnya jauh lebih luas dibandingkan kasus perorangan. Dari sembilan perusahaan sawit yang terseret hukum, tujuh berasal dari Kalimantan Barat, satu dari Kalimantan Tengah, dan satu dari Kalimantan Selatan. Pipit menegaskan, "Sehingga di sini berjumlah total semuanya 98. Jumlah sementara saat ini yang sudah ditetapkan itu 9 tersangka. Di mana dari Kalimantan Barat 7, Kalimantan Tengah 1, dan Kalimantan Selatan 1." Kasus-kasus ini kini menunggu kelengkapan berkas perkara untuk diproses lebih lanjut.

Penanganan kasus ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku karhutla, baik individu maupun korporasi besar. Dengan ratusan tersangka dan puluhan ribu hektare lahan terbakar, beban lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat terdampak menjadi perhatian utama. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi perlindungan lingkungan hidup di sektor usaha.

Analisis Redaksi

Data ini menyoroti ketidakseimbangan signifikan antara jumlah laporan dan tersangka korporasi yang ditetapkan. Dari 98 laporan polisi korporasi, hanya 9 yang berujung pada penetapan tersangka. Hal ini mengindikasikan bahwa standar pembuktian hukum untuk entitas bisnis yang kompleks membutuhkan waktu dan dokumentasi yang sangat ketat, sering kali terhambat oleh struktur kepemilikan berlapis. Kasus P-19 pada 181 perkara perorangan juga menjadi peringatan bahwa kualitas berkas masih menjadi tantangan internal penegakan hukum, di mana kelengkapan administrasi sering kali menjadi bottleneck.

Wilayah Kalimantan Barat dan Riau kembali menjadi episentrum karhutla, baik untuk individu maupun korporasi. Konsentrasi kasus di dua provinsi ini mencerminkan pola struktural yang berkaitan dengan ekspansi perkebunan dan izin konsesi di zona rawan kebakaran. Publik perlu mewaspadai bahwa penetapan tersangka terhadap 9 perusahaan sawit adalah titik awal, bukan akhir. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa kerugian negara dan pemulihan lingkungan (restorasi) menjadi bagian integral dari tuntutan hukum, bukan sekadar pidana penjara bagi direksi. Tanpa mekanisme pemulihan yang kuat, sanksi pidana berisiko menjadi biaya operasional bagi korporasi besar.