Mendagri Tekankan Penguatan Diskominfo untuk Menangkal Hoaks dan Menyelaraskan Narasi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai ujung tombak penyamaan narasi kebijakan. Penguatan institusi ini dianggap krusial untuk menangkal firehose of falsehood yang kerap mengalahkan fakta dalam arus informasi digital. Instruksi ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebuah pertemuan hibrida yang digelar pada Rabu (14/10).

Dalam paparannya, Tito menegaskan bahwa legitimasi publik adalah kunci keberlangsungan pemerintahan dalam sistem demokrasi. Ia mengkritik kondisi di mana masyarakat cenderung lebih mempercayai hoaks yang disebarkan dengan intensitas tinggi, ketimbang fakta yang disampaikan secara sporadis. "Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media," tegas Mendagri. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kemenangan informasi bukan lagi soal kebenaran, melainkan soal siapa yang lebih agresif mengisi ruang publik.

Tito menempatkan Diskominfo daerah sebagai mitra strategis pemerintah pusat untuk menyaring dan memperkuat narasi. Ia meminta sinergi antara Diskominfo provinsi/kabupaten dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melalui Pusat Penerangan Kemendagri. "Kami harapkan bisa menyatu [narasinya]," ujar Tito, menekankan pentingnya koordinasi pusat-daerah yang solid. Tanpa orkestrasi ini, kebijakan nasional berisiko tercerai-berai saat sampai di tingkat akar rumput, membuka celah bagi disinformasi untuk tumbuh.

Keseriusan ini diiringi dengan tuntutan struktural yang lebih dalam. Tito memerintahkan peningkatan alokasi anggaran, penambahan personel, pembenahan peralatan, hingga revisi jenjang karier aparatur Diskominfo. "Harus kita memperkuat kehumasan," katanya. Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya rotasi dan rekrutmen kepala Diskominfo yang kompeten di bidang komunikasi, bukan sekadar jabatan administratif. "Orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan," tegasnya. Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari birokrasi pasif ke proaktif dalam pengelolaan opini publik.

Kekhawatiran utama Tito adalah rendahnya prioritas Diskominfo di banyak daerah karena statusnya sebagai layanan wajib non-pelayanan dasar. Akibatnya, institusi ini kerap kalah bersaing dengan dinas bidang pembangunan. Padahal, dalam lanskap politik saat ini, komunikasi publik adalah senjata defensif utama pemerintah. Dengan kebijakan publik yang semakin kompleks, ketiadaan infrastruktur komunikasi yang andal di daerah akan menjadi titik lemah terbesar dalam legitimasi pemerintahan pusat. Instruksi ini menjadi penanda bahwa Jakarta tidak lagi bersedia menerima ambiguitas dalam aliran informasi dari 500-an titik wilayah di Indonesia.

Analisis Redaksi

Instruksi Mendagri ini mengungkap fragilitas pertahanan informasi negara di level lokal. Selama ini, Diskominfo diperlakukan sebagai dinas pelengkap, bukan pusat komando krisis komunikasi. Ketika Jakarta mulai menstandarisasi narasi lewat Bakom, tantangan terbesarnya adalah kapasitas serapan daerah. Jika anggaran dan SDM tidak benar-benar diperbaiki sesuai janjinya, perintah ini hanya akan menjadi seruan formalitas tanpa dampak nyata di lapangan. Kesenjangan antara standar komunikasi pusat dan keterbatasan teknis daerah akan terus memicu celah bagi disinformasi.

Ada implikasi politik yang perlu diwaspadai dari konsolidasi narasi ini. Menyamakan persepsi publik memang efisien, tetapi dalam demokrasi, kebebasan menerima berbagai perspektif adalah hak asasi. Jika "menyatu" diartikan sebagai satu suara tunggal tanpa ruang dialektika, kita berisiko menciptakan echo chamber resmi negara. Publik membutuhkan fakta, bukan sekadar repetisi. Keberhasilan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan akan sangat ditentukan oleh apakah Diskominfo daerah mampu bekerja secara profesional dan independen dalam menyajikan data, atau hanya menjadi corong propaganda tanpa kualitas jurnalisme publik yang mumpuni.