Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Cegah Karhutla

Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebagai langkah strategis untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa depan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa badan ini dirancang agar memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi ancaman bencana ekologis tersebut.

"Bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan," kata Listyo mengutip keterangannya, Senin (12/10). Pernyataan ini muncul di tengah upaya intensif pemerintah menangani titik api yang masih aktif di berbagai wilayah Indonesia.

Selain penguatan kelembagaan, penanganan darurat juga dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Listyo menjelaskan bahwa TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat dikerahkan secara bersamaan untuk mengambil langkah terbaik. Koordinasi ini mencakup operasi satuan tugas udara dan darat, serta sosialisasi dan edukasi kepada warga setempat.

Dampak nyata dari karhutla terlihat jelas di Kalimantan Barat, di mana 46 individu Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus) harus dievakuasi dari habitat yang terbakar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) menyatakan penyelamatan ini berlangsung sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026. Delapan individu yang dinyatakan sehat mulai ditranslokasikan pada 9 Oktober ke Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Dameria Pane menyoroti tantangan lanjutan berupa penyediaan habitat aman bagi satwa dilindungi tersebut. "Setidaknya sudah ada 46 orangutan yang diselamatkan dari habitat yang terbakar. Sementara penyediaan habitat aman menjadi tantangan lanjutan bagi upaya konservasi satwa dilindungi tersebut," ujar Murlan di Pontianak, Minggu (11/10).

Gangguan akibat asap juga dirasakan masyarakat di Sumatra Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Rawas. Pada Senin pagi (12/10), wilayah tersebut masih diselimuti kabut asap tebal selama lima hari terakhir. Kondisi ini mengganggu aktivitas harian warga, terutama para petani yang bekerja di lapangan terbuka.

Analisis Redaksi

Munculnya wacana Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menunjukkan pergeseran paradigma penanganan karhutla dari reaktif menuju preventif berbasis ekosistem. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan birokrasi menerjemahkan 'fleksibilitas' menjadi aksi cepat di lapangan tanpa terjebak prosedur administratif yang kaku. Jika tidak, badan baru ini berpotensi hanya menjadi struktur tambahan yang membebani anggaran tanpa dampak signifikan terhadap pengurangan luas area terbakar.

Aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup kini saling berkaitan erat dalam krisis karhutla. Evakuasi puluhan orangutan dan terganggunya kesehatan petani membuktikan bahwa kerugian ekonomi akibat kabut asap sering kali menutupi kerusakan biodiversitas jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan bahwa perbaikan regulasi yang didorong saat ini tidak hanya fokus pada penindakan korporasi besar, tetapi juga melindungi kelompok rentan dan spesies endemik yang kehilangan habitat permanen mereka.