Ketua Relawan Gibran Klaim Wapres Bakal Tampilkan Ijazah Setara SMA Segera

Andi Azwan, Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, memastikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan segera memperlihatkan ijazah setingkat SMA miliknya untuk meredam polemik yang berkembang di publik. Pernyataan ini dilontarkan oleh Andi usai berkunjung ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Senin (12/10), dalam upaya menjawab keraguan terhadap validitas latar belakang pendidikan kepala negara kedua tersebut.

Polemik ini berakar dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tamat SMA. Andi Azwan beralasan bahwa tidak mungkin Gibran lulus S1 tanpa memperoleh sertifikat A Level atau Advanced Diploma, yang menurutnya setara dengan lulusan SMA di Indonesia. "Sertifikat A level atau Advanced Diploma itu pun akan diperlihatkan oleh Mas Gibran," tegasnya. Namun, ketika ditanya kapan tepatnya sertifikat itu akan ditunjukkan, Andi enggan memberikan jawaban pasti dan hanya menyatakan, "Yang jelas as soon as possible (sesegera mungkin) nanti akan diperlihatkan oleh Mas Gibran. Jadi tunggu tanggal mainnya."

Andi menjelaskan lebih rinci kronologi pendidikan Gibran, yang mengikuti sekolah di Orchid Park Secondary School di Singapura setelah lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah lulus dari sana, Gibran meraih Certificate O Level yang setara dengan kelas 10 atau 11, bukan kelas 12. "Nah setelah itu masuk ke Pathway," ujar Andi. Ia menambahkan bahwa program Pathway hanya mengeluarkan certificate of attendance atau sertifikat kehadiran, yang berfungsi sebagai syarat untuk mendaftar program diploma atau bachelor di MDIS. "Meskipun itu bukan sertifikat kelulusan, tapi dia tidak bisa masuk ke diploma atau D3, dia tidak bisa masuk ke S1 kalau tidak mempunyai sertifikat model attendance itu," jelasnya.

Melihat kontroversi yang terus berlanjut, Andi mengklaim bahwa perkara hukum terkait ijazah Gibran sebenarnya sudah selesai secara formal. Menurutnya, MK telah tegas menolak petitum para penggugat karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), mengingat Gibran bukan merupakan pasangan calon dalam konteks tersebut. Bagi Andi, proses hukumnya telah tuntas sehingga tidak ada lagi alasan untuk khawatir.

"Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan sebetulnya, karena ini prosesnya politik yang digoreng-goreng oleh mereka untuk membangun opini publik," ujarnya menutup komentar. Pernyataan ini menegaskan bahwa narasi mengenai isu ijazah lebih merupakan manuver politik ketimbang persoalan substansi hukum yang masih menggantung. Bagi publik, janji untuk menunjukkan dokumen tersebut menjadi penentu apakah keraguan terhadap legitimasi pendidikan Gibran dapat terjawab atau justru menambah spekulasi baru di tengah hiruk-pikuk politik nasional.

Analisis Redaksi

Janji "sesegera mungkin" dari relawan tanpa tenggat waktu yang jelas mencerminkan strategi defensif untuk mengalihkan fokus dari substansi hukum ke dinamika opini publik. Dengan MK yang sudah menyatakan ketiadaan bukti ijazah setara SMA, tekanan kini bergeser ke panggung politik di mana narasi "dikendalikan" dan "digoreng" digunakan untuk meminggirkan pertanyaan teknis mengenai validitas dokumen certificate of attendance sebagai pengisi celah kualifikasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa isu ijazah telah bertransformasi dari masalah verifikasi data menjadi alat advokasi politik.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi polarisasi yang semakin tajam, di mana klaim sepihak pihak relawan berhadapan langsung dengan temuan objektif lembaga peradilan tertinggi. Ketidakjelasan mengenai kapan dokumen akan ditampilkan menciptakan ruang kosong yang mudah diisi oleh interpretasi negatif atau skeptisisme masyarakat. Jika dokumen tersebut akhirnya ditunjukkan, publik dan lembaga pendidikan akan tetap menguji apakah certificate of attendance benar-benar memenuhi standar equivalensi yang diakui secara nasional dan internasional, terlepas dari tekanan politik yang menyertainya.