Imigrasi Denpasar Deportasi Dua Dokter China yang Buka Praktik Ilegal di RS Swasta Bali

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi dua dokter warga negara asing (WNA) asal China karena terbukti membuka praktik kedokteran ilegal di sebuah rumah sakit swasta. Kedua pelaku, masing-masing berinisial QL (40) dan LW (18), diusir paksa setelah menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pelanggaran berat terhadap undang-undang keimigrasian.

Pemimpin Kantor Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti, menjelaskan bahwa tindakan administratif berupa pendeportasian ini diambil setelah keduanya dinyatakan melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran utama terletak pada penggunaan visa kunjungan untuk bekerja sebagai tenaga medis tanpa memiliki izin tinggal terbatas atau tetap, serta tanpa mengantongi Surat Izin Praktik (SIP) yang sah di Indonesia.

Penindakan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas kedua orang asing tersebut di fasilitas kesehatan setempat. Petugas imigrasi segera menindaklanjuti informasi itu dengan melakukan pengawasan langsung ke lokasi praktik. Saat tiba di rumah sakit swasta di Kota Denpasar, petugas mendapati kedua WNA tersebut tidak sedang melayani pasien, namun temuan paspor mereka memicu klarifikasi lebih lanjut di kantor imigrasi.

Dari hasil penelusuran dokumen, diketahui bahwa QL dan LW memasuki wilayah Indonesia sekitar Juli 2026 menggunakan visa kunjungan biasa. Visa jenis ini secara ketat melarang pemegangnya untuk melakukan kegiatan produktif atau bekerja. Fakta lapangan menunjukkan kontras tajam antara status legal mereka sebagai wisatawan sementara dengan realitas pekerjaan mereka sebagai dokter di institusi kesehatan resmi.

Proses deportasi dilaksanakan pada Selasa (29/9) mulai pukul 21.30 WITA hingga selesai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keduanya diberangkatkan menggunakan maskapai Xiamen Airlines dengan rute terpisah; QL diterbangkan melalui penerbangan MF892-MF8127 tujuan Beijing, sementara LW melalui penerbangan MF892-MF8337 tujuan Wuhan. Langkah tegas ini menegaskan komitmen otoritas dalam menjaga kedaulatan hukum di sektor layanan publik.

Analisis Redaksi

Kasus ini menjadi cerminan lemahnya sistem verifikasi internal di sejumlah rumah sakit swasta yang mungkin tergiur oleh efisiensi biaya atau ketersediaan tenaga kerja asing tanpa prosedur legal yang benar. Pendeportasian bukan sekadar hukuman individu, melainkan peringatan keras bagi institusi kesehatan bahwa kolaborasi dengan tenaga medis asing harus tunduk pada regulasi Keimigrasian dan standar profesi nasional. Ketidakpatuhan semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas layanan kesehatan privat.

Masyarakat perlu waspada terhadap fenomena "dokter bayangan" yang beroperasi di celah administrasi. Meskipun kasus ini telah tuntas, pola pelanggaran serupa bisa muncul kembali jika pengawasan lintas lembaga—antara Kementerian Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Imigrasi—tidak berjalan sinergis. Penegakan hukum yang konsisten adalah satu-satunya benteng agar profesi medis di Indonesia tetap steril dari eksploitasi tenaga kerja ilegal.