Asap Tewas, Orangutan Terancam: Bupati Kobar Desak Pusat Turunkan Water Bombing

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kini memasuki tahap kritis yang mengancam nyawa manusia dan satwa endemik. Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah secara terbuka mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan, bukan hanya dengan bantuan personel, tetapi juga dengan sarana berat seperti water bombing. Desakan ini dilontarkan setelah kondisi di lapangan dinilai sudah membahayakan, mengganggu kesehatan masyarakat, lumpuhnya pelayanan publik, serta membatalkan penerbangan di Bandara Iskandar beberapa hari terakhir. "Kondisi karhutla saat ini sudah tahap membahayakan," tegas Nurhidayah, Senin (12/10), dikutip dari detikKalimantan.

Nurhidayah menetapkan tiga wilayah prioritas sebagai titik fokus penanganan karena menjadi penyumbang asap terbesar: ruas Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama, Desa Tanjung Putri, dan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Ia mengakui bahwa sebaran kebakaran yang luas memaksa pemerintah daerah membagi-bagi personel ke berbagai titik, sebuah strategi yang tidak efektif mengingat keterbatasan alat dan logistik. Saat meninjau lokasi kebakaran di jalur penghubung Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama, ia didampingi Sekda, Kepala Pelaksana BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun. Kehadiran para pejabat ini menandakan eskalasi penanganan di tingkat daerah yang sudah mencapai kapasitas maksimal.

Di sisi lain, kelompok relawan gabungan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar memutuskan menarik seluruh anggotanya dari kegiatan pemadaman. Video pengunduran diri tersebut viral di media sosial setelah diunggah pada Minggu (11/10). Moncos, salah satu perwakilan YOHK-HPI Kobar, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena upaya pemadaman selama ini belum diikuti dukungan yang memadai. "Kami merasa upaya yang dilakukan belum menunjukkan perubahan signifikan, sementara kemampuan kami untuk memadamkan api secara langsung sudah mencapai batas," ujar Moncos. Para relawan mendesak pemerintah pusat untuk mengerahkan sumber daya khusus, termasuk water bombing, demi menyelamatkan habitat orangutan di TNTP.

Dampak dari asap karhutla ini tidak hanya sebatas visual saja, tetapi telah merembet ke sektor ekonomi dan kesehatan secara langsung. Penerbangan ke Bandara Iskandar yang kerap dibatalkan menunjukkan betapa tebalnya polusi udara di wilayah tersebut. Bagi masyarakat Kobar, kabut asap ini berarti risiko gangguan pernapasan yang meningkat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansir. Pemkab Kobar berharap dukungan pusat dapat mempercepat pengendalian api agar dampak sosial dan ekonomi tidak semakin meluas di wilayah Kalimantan Tengah.

Keputusan bupati untuk meminta bantuan pusat merupakan langkah logis ketika kapasitas daerah telah tumpas. Namun, efektivitas respons pemerintah pusat dalam menyediakan air dan logistik ke wilayah pedalaman TNTP menjadi ujian nyata. Jika respons lambat, ancaman ekologis terhadap populasi orangutan akan menjadi semakin tinggi. Nurhidayah mengimbau seluruh pihak memperkuat sinergi, tetapi tanpa kehadiran kekuatan udara dari pusat, upaya darat relawan dan BPBD diprediksi akan tetap menemui titik jenuh dalam beberapa hari ke depan.

Analisis Redaksi

Ancaman karhutla di Kobar bukan sekadar bencana alam lokal, melainkan indikator lemahnya sistem penanganan kebakaran terintegrasi di kawasan rawan. Penarikan diri relawan YOHK-HPI menjadi sinyal alarm bahwa pendekatan tradisional dan sukarela tidak lagi cukup menghadapi skala kebakaran yang melampaui kapasitas manusia di darat. Tanpa intervensi teknologi berat seperti water bombing yang dijanjikan, upaya pemadaman hanya bersifat pereda gejala, bukan penghilang penyebab.

Publik harus mewaspadai potensi kerugian ekonomi lanjutan akibat lumpuhnya akses udara dan kesehatan masyarakat yang terdampak asap berkepanjangan. Jika pemerintah pusat tidak segera memvalidasi permintaan Bupati Nurhidayah dengan aksi nyata, kepercayaan publik terhadap koordinasi penanggulangan bencana akan terkikis. Langkah logis selanjutnya adalah percepatan distribusi logistik ke tiga titik prioritas, khususnya Taman Nasional Tanjung Puting, sebelum habitat satwa liar kehilangan kawasan hidupnya secara irreversibel.