Jejak Kelam Jalan Raya Pos: Gaji 30 Ribu Ringgit dan Penderitaan Paksa

Sejarawan Universitas Indonesia, Prof. Djoko Marihandono, membongkar realitas pahit di balik pembangunan Jalan Raya Anyer-Panarukan atau Jalan Raya Pos pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Tahap pertama proyek raksasa ini menelan biaya sebesar 30 ribu Ringgit. Angka tersebut bukan sekadar statistik kosong, melainkan bukti bahwa sebagian pekerja—khususnya di jalur Cisarua hingga Cirebon—memang menerima upah formal berupa uang, beras, dan garam.

Djoko menjelaskan pembagian tugas yang jelas dalam tahap awal tersebut. Para pekerja bukanlah penduduk lokal Jawa Barat, melainkan migran dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan daerah lain. Estimasi menunjukkan sekitar 400 orang terlibat khusus untuk segmen Cisarua-Cirebon, sementara ratusan lainnya menangani bagian sisa jalan. Sistem pembayaran bersifat progresif berdasarkan tingkat kesulitan medan. Jalur Rajamandala ke Bandung dihargai 6 Ringgit per orang karena melewati Cipatat yang berat, sedangkan rute datar Bandung ke Parakan Muncang hanya memberi imbalan 1 Ringgit.

Namun, situasi berubah drastis saat memasuki tahap kedua, yakni pembangunan dari Cirebon menuju Surabaya hingga Panarukan. Pada fase ini, kas pemerintah kolonial sedang kering kerontang. Daendels terpaksa memanggil 34 bupati dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk melanjutkan proyek. Karena ketiadaan anggaran tunai, sistem kerja dipaksakan menjadi gotong royong massal di bawah komando para bupati yang diangkat oleh pemerintah dan berada di bawah pengawasan residen.

Kebijakan inilah yang memicu bencana kemanusiaan. "Di situlah permasalahannya muncul karena justru orang-orang yang kemudian menderita dan sengsara itu karena di bawah para bupatinya sendiri," ujar Djoko dalam acara Kick Off Anyer-Panarukan 3R: Road, Route, Roots, Minggu (11/10). Eksploitasi tenaga kerja paksa terjadi tanpa kompensasi layak, menciptakan trauma mendalam bagi masyarakat setempat yang terjebak dalam roda industri kolonial.

Meski demikian, pembangunan tetap dipaksa tuntas hingga ujung timur Pulau Jawa demi kepentingan ekonomi strategis. Wilayah Surabaya hingga Panarukan kaya akan kayu jati, komoditas vital bagi armada laut Belanda yang kapalnya telah banyak hancur akibat serangan Inggris. Kayu jati juga dibutuhkan untuk konstruksi bangunan sipil. Kebutuhan mendesak inilah yang membuat nyawa rakyat jelata dianggap sebagai bahan bakar murah bagi mesin imperium.

Analisis Redaksi

Pemahaman publik terhadap Jalan Raya Pos sering kali terdistorsi oleh narasi heroisme infrastruktur versus penderitaan murni. Fakta bahwa tahap awal melibatkan gaji formal namun tahap akhir mengandalkan koersi birokratis melalui bupati memperlihatkan fleksibilitas moral rezim kolonial: membayar jika mampu memeras jika perlu. Ini bukan sekadar sejarah transportasi, melainkan studi kasus tentang bagaimana kekuasaan menggunakan hierarki lokal untuk mengeksekusi kebijakan eksploitatif tanpa tanggung jawab langsung pusat.

Program Anyer-Panarukan 3R yang kini digagas Pemkab Serang dan Situbondo harus berhati-hati agar tidak jatuh pada romantisme sejarah semata. Mengangkat nilai Road, Route, dan Roots berarti mengakui luka historis tersebut sebagai fondasi identitas modern. Tanpa pengakuan atas ketidakadilan struktural masa lalu, pariwisata berbasis sejarah berisiko menjadi pelapis kosmetik bagi memori kolektif yang menyakitkan. Tantangan sesungguhnya adalah mengubah narasi korban menjadi agen perubahan sosial yang inklusif.