Pemilu Palestina Ditunda ke September 2027, Abbas Tuding Hambatan dari Israel

Presiden Mahmoud Abbas menunda pemilu legislatif yang semula dijadwalkan November hingga 11 September 2027. Pada tanggal yang sama, ia menetapkan pelaksanaan pemilu presiden. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan faksi dan kekuatan politik Palestina.

Abbas menyalahkan Israel dan situasi keamanan di wilayah Palestina atas penundaan tersebut. Menurut kantor berita resmi Palestina WAFA, dekret Abbas menyebut adanya hambatan dari kebijakan Israel. Dekret itu menekankan perlunya kondisi politik, keamanan, dan lapangan yang memadai agar pemilu berlangsung bebas, adil, dan inklusif.

Dekret tersebut meminta warga Palestina di Yerusalem, Tepi Barat, dan Gaza untuk memberikan suara. Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serangan militer Israel, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan pembatasan pergerakan disebut sebagai kendala utama. Penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel juga dinilai menyulitkan persiapan teknis pemilu.

Kondisi di Gaza tak kalah kompleks. Dekret menyoroti kondisi keamanan dan kemanusiaan yang luar biasa, penarikan pasukan Israel yang belum tuntas, serta rekonstruksi yang belum berjalan. Pengerahan pasukan stabilisasi internasional dan polisi juga belum terlaksana. Israel turut membatasi akses petugas komisi pemilu dan pemantau internasional ke Gaza dan Yerusalem Timur.

Penundaan ini dimaksudkan untuk memberi waktu bagi dialog nasional guna memperkuat persatuan. Dua pejabat Palestina mengatakan kepada Reuters pada Kamis (8/10) bahwa pimpinan Fatah dan rivalnya, Hamas, telah sepakat menunda pemilu dalam pertemuan di Kairo pada Rabu (7/10). Sejak awal, muncul keraguan serius pemilu Otoritas Palestina bisa digelar bulan depan.

Palestina belum menggelar pemilu legislatif maupun presiden sejak 2005-2006. Setelah itu, Hamas merebut kendali Gaza dan menyingkirkan para loyalis Abbas. Abbas sendiri memerintah lewat dekret sejak masa jabatannya habis pada 2009. Keputusan ini kontras dengan pernyataan Abbas di Sidang Umum PBB pada 24 September lalu yang menegaskan jadwal pemilu November.

Abbas juga telah berjanji secara tertulis kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk menggelar pemilu. Janji itu menjadi bagian dari pengakuan Prancis atas negara Palestina pada September 2025. Pada Kamis (8/10), Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan pelaksanaan pemilu sangat penting dan menyambut peluncuran misi pemantau pemilu Uni Eropa.

Analisis Redaksi

Langkah Abbas memindahkan fokus tanggung jawab sepenuhnya ke Israel merupakan manuver diplomatik klasik namun berisiko tinggi. Dengan mengutip hambatan struktural seperti penahanan pajak dan akses fisik, Otoritas Palestina mencoba melegitimasi kelanjutan pemerintahan de facto tanpa mandat elektoral baru. Namun, janji tertulis kepada Macron dan MBS kini berada di ujung tanduk. Jika tidak ada kemajuan signifikan menuju September 2027, kredibilitas Abbas di mata mitra Eropa dan Teluk akan terkikis tajam, membuka celah bagi pihak lain untuk mengisi kekosongan kepemimpinan regional.

Konsensus antara Fatah dan Hamas di Kairo menunjukkan pragmatisme daripada rekonsiliasi sejati. Kedua faksi menyadari bahwa pemilihan umum saat ini hanya akan memperdalam perpecahan atau menghasilkan pemenang yang ditolak oleh pihak lainnya. Bagi publik, penundaan ini berarti ketidakpastian hukum dan ekonomi berlanjut. Tanpa legitimasi demokratis, tekanan terhadap anggaran Otoritas Palestina—yang sudah tersendat akibat sengketa pajak dengan Israel—akan semakin sulit dinegosiasikan di forum internasional.