Bobby Nasution Tantang Kritik Ijazah Gibran, Soroti Prioritas Kebutuhan Dasar Rakyat

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menantang pihak-pihak yang terus mempermasalahkan keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar juga mempertanyakan gelar sarjananya. Pernyataan tegas ini muncul sebagai respons langsung atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 lalu.

Dalam keterangannya pada Jumat (9/10), Bobby mengingatkan pola serangan terhadap keluarganya yang berkesinambungan. Ia mencatat bahwa sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diserang melalui isu ijazah sarjananya, sementara kini fokus kritik beralih ke jenjang pendidikan menengah atas Gibran.

"Kalau Pak Jokowi kan yang dipermasalahkan sarjananya. Nanti Mas Gibran dipermasalahkan SMA. Saran saya, sekalian saja dipermasalahkan sarjananya," ujar Bobby dengan nada sindiran tajam namun tetap terkendali.

Bobby menegaskan secara faktual Gibran memiliki ijazah SMA yang sah sebagai prasyarat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri. Ia memastikan putera sulung Jokowi tersebut telah menyelesaikan pendidikan sarjana di institusi internasional tempat ia menempuh ilmu.

"Ya, Mas Gibran setahu saya sarjana, ya," ucap dia singkat, menutup keraguan publik mengenai kelengkapan administratif pendidikan sang wakil presiden menurut versi keluarga inti.

Selain membela aspek formal pendidikan, Bobby juga menyindir wacana pemakzulan yang belakangan bergulir kencang di ruang publik. Ia menilai energi politik seharusnya dialihkan untuk menangani keluhan mendasar masyarakat yang belum terselesaikan.

"Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa yang harus diutamakan itu," tambahnya, menekankan urgensi pelayanan publik dibandingkan drama politik elitis.

Analisis Redaksi

Putusan MK yang menolak gugatan karena alasan kedudukan hukum pemohon, sekaligus menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah setara SMA dari luar negeri, menciptakan celah interpretasi yang luas bagi lawan politik. Sikap defensif Bobby mencerminkan upaya menjaga legitimasi kekuasaan melalui narasi personal dan keluarga, bukan sekadar argumen legalistik murni.

Pergeseran fokus dari substansi hukum ke ranah etika pemerintahan oleh Bobby menunjukkan kesadaran akan kelelahan publik terhadap polemik prosedural. Namun, tantangan terbuka kepada pengkritik justru berpotensi memanaskan suhu politik jika tidak disertai transparansi dokumentasi resmi dari pihak istana atau kementerian terkait.