Presiden COP31 Murat Kurum: Krisis Iklim Lebih Urgen dari Militer

Presiden COP31 Murat Kurum menegaskan bahwa krisis iklim merupakan ancaman eksistensial yang jauh lebih mendesak daripada bahaya militer konvensional. Pernyataan keras ini disampaikan saat ia memimpin delegasi dari 30 negara mengunjungi Tuvalu, sebuah pulau di Pasifik yang nyaris tenggelam oleh kenaikan permukaan air laut. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menjelang konferensi iklim global PBB yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki, pada November mendatang.

Kurum, yang juga menjabat sebagai Menteri Iklim Turki, tidak menyembunyikan kekesalannya terhadap sikap banyak pihak yang dinilai menghindari tanggung jawab dalam penanganan perubahan iklim. "Saat ini semua orang lari dari tanggung jawab. Kita tidak punya waktu satu menit pun, satu hari pun untuk disia-siakan," kata Kurum kepada Reuters pada Kamis (8/10). Ia menekankan bahwa setiap detik keterlambatan aksi nyata berarti memperbesar risiko bagi masyarakat dunia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir rendah.

Tuvalu dipilih sebagai lokasi kunjungan karena kondisinya yang ekstrem dan simbolis. Negara kepulauan ini memiliki ketinggian rata-rata hanya sekitar dua meter di atas permukaan laut. Dampak perubahan iklim sudah terlihat jelas melalui peningkatan frekuensi banjir, intrusi air asin ke lahan pertanian, serta pola cuaca yang semakin tidak menentu. Bagi Kurum, menyaksikan langsung penderitaan para ibu dan anak-anak di sana mengubah narasi abstrak tentang pemanasan global menjadi realitas kemanusiaan yang brutal.

Dalam pidatonya, Kurum membuat perbandingan tajam antara prioritas pertahanan global dan keamanan iklim. Ia menyoroti komitmen negara-negara NATO untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Apa artinya menghabiskan 5 persen untuk pertahanan jika Anda tidak memiliki negara untuk ditinggali? Apa artinya mempertahankannya?" tanyanya retoris. Menurut Kurum, pendanaan sebesar US$1,5 miliar untuk menjaga target suhu global tetap di bawah 1,5 derajat Celsius relatif kecil dibandingkan anggaran militer, namun dampaknya sangat besar: menyelamatkan kehidupan di Pasifik.

Delegasi internasional yang hadir di Tuvalu memanfaatkan momentum tersebut untuk menyuarakan kepentingan krusial negara-negara kepulauan. Mereka menuntut akses yang lebih adil terhadap pendanaan proyek ketahanan dan perlindungan lautan. Sekitar 30 perwakilan negara yang terlibat dalam kunjungan ini telah menandatangani deklarasi bersama. Dokumen tersebut menyerukan pengurangan emisi gas rumah kaca secara mendalam, cepat, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan kembali urgensi menahan kenaikan suhu global agar tidak melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Analisis Redaksi

Pernyataan Presiden COP31 ini menggeser paradigma diskusi iklim dari sekadar isu lingkungan menjadi isu keamanan nasional dan kelangsungan hidup manusia. Dengan menggunakan analogi militer, Kurum berhasil membingkai ulang argumen yang selama ini sering dianggap lemah atau kurang menarik perhatian pembuat kebijakan di negara maju. Strategi retorika ini cerdas karena menyentuh naluri dasar negara-bangsa: melindungi kedaulatan teritorial. Jika tanah air fisik bisa hilang akibat naiknya air laut, maka investasi senjata nuklir atau rudal hipersonik menjadi sia-sia tanpa adanya fondasi geografis yang stabil.

Namun, tantangan terbesar kini terletak pada eksekusi politik di meja negosiasi Antalya nanti. Deklarasi dukungan dari 30 negara adalah langkah awal yang positif, tetapi belum menjamin implementasi konkret dari komitmen finansial maupun teknis. Publik perlu waspada apakah janji pendanaan US$1,5 miliar akan benar-benar dicairkan atau hanya menjadi angka statistik dalam dokumen resmi. Keberhasilan COP31 tidak akan diukur dari seberapa indah pidato pembukaan, melainkan dari kemampuan sistem multilateral menerjemahkan rasa takut kolektif menjadi tindakan mitigasi yang terstruktur dan terdanai dengan baik.