Okinawa Desak Revisi SOFA Usai Marinir AS Diduga Bunuh Warga Jepang

Majelis Prefektur Okinawa secara resmi mendesak revisi Perjanjian Status Pasukan (SOFA) antara Jepang dan Amerika Serikat. Langkah tegas ini diambil menyusul penangkapan seorang marinir AS yang dituduh membunuh perempuan Jepang berusia 39 tahun di Kota Naha. Resolusi tersebut diadopsi pada Jumat (9/10) dengan suara mayoritas, menandai eskalasi ketegangan lokal terhadap kehadiran militer asing.

Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa insiden terjadi pada Minggu (4/10). Tersangka, seorang marinir yang ditempatkan di Okinawa, dicurigai melakukan pembunuhan di sebuah hotel serta mencuri dompet korban. Media lokal melaporkan dugaan penyebab kematian adalah pencekikan, meski sang marinir masih membantah tuduhan berat tersebut. Kasus ini segera menjadi sorotan utama opini publik setempat.

Dalam pemungutan suara, 45 anggota majelis mendukung resolusi sementara dua lainnya menolak. Dokumen ini rencananya diserahkan langsung ke Kedutaan Besar AS sebagai bentuk tekanan diplomatik tingkat prefektur. Majelis juga mengadopsi pernyataan pendapat serupa untuk dikirimkan kepada pemerintah pusat Jepang, menuntut akuntabilitas lebih tinggi dari otoritas federal Tokyo dalam menangani isu keamanan warga negara.

Ryotaro Odo, Ketua komite khusus majelis yang menangani pangkalan militer AS, menilai kasus ini bukan sekadar kriminal individual melainkan kegagalan sistemik. "Kita melihat keterbatasan program pelatihan militer AS dan kemampuannya untuk menjaga disiplin, dan harus dikatakan bahwa program tersebut tidak berfungsi sebagai sebuah organisasi," kata Odo, sebagaimana dikutip Channel News Asia. Kritiknya menyentuh inti masalah budaya institusional yang dianggap permisif.

Ketidakpuasan ini berakar pada sejarah panjang keberadaan sekitar 54.000 personel militer AS di Jepang, sebagian besar terkonsentrasi di Okinawa. Sejak ditandatangani pada 1960, SOFA sering dikritik karena memberikan perlakuan istimewa kepada personel AS, terutama terkait yurisdiksi hukum. Rangkaian kasus kekerasan seksual, penyerangan, dan kecelakaan lalu lintas sebelumnya telah memicu protes massal, menjadikan setiap insiden baru sebagai pemicu amarah kolektif warga pulau tersebut.

Analisis Redaksi

Revisi SOFA bukanlah permintaan baru, namun momentum kali ini memiliki bobot politik berbeda karena bersumber dari legislatif daerah yang representatif. Desakan Okinawa menempatkan Pemerintah Jepang dalam posisi sulit: mempertahankan aliansi strategis dengan Washington atau merespons aspirasi konstituen lokal yang merasa terabaikan selama puluhan tahun. Kegagalan reformasi internal militer AS dalam hal disiplin menjadi argumen kuat bagi pihak yang menuntut perubahan struktural dalam perjanjian bilateral.

Publik perlu mewaspadai potensi friksi diplomatik jika tuntutan ini diabaikan oleh kedutaan besar maupun pemerintahan pusat. Tanpa mekanisme transfer tersangka yang lebih jelas dan adil, siklus ketidakpercayaan antara warga Okinawa dan pasukan AS akan terus berulang. Solusi jangka pendek mungkin hanya berupa pengumuman investigasi, namun tanpa perubahan regulasi nyata pada pasal-pasal kontroversial SOFA, stabilitas sosial di wilayah tersebut tetap rapuh.