ViriyaENB: Atasi Polusi Jakarta Harus Lewat Pendekatan Air Shed, Bukan Sekadar Batas Kota

Penanganan polusi udara di Jakarta tidak akan efektif jika hanya mengandalkan satu pemerintah daerah atau sektor tunggal. Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) menekankan bahwa solusi harus dilakukan secara terpadu lintas wilayah. Pendekatan ini krusial karena sumber emisi tidak hanya datang dari dalam batas administratif DKI, melainkan dari berbagai wilayah penyangga yang saling memengaruhi kualitas udara.

Suzanty Sitorus, Executive Director ViriyaENB, mendorong pemerintah menggunakan konsep air shed atau wilayah tangkapan udara sebagai dasar intervensi. "Kita tidak dapat mengatasi polusi udara di Jakarta hanya oleh pemerintah Jakarta sendiri atau oleh sektor tunggal saja. Unit intervensi untuk mengatasi kualitas udara bukanlah batas administratif atau batas sektor, melainkan (dengan pendekatan) air shed. Apa wilayah tangkapan udara untuk Jakarta? Itu yang perlu kita ubah," tegas Suzanty dalam panel diskusi "Building Competitive and Livable Cities" di Indonesia International Sustainability Forum 2026, Rabu (7/10). Ia menekankan bahwa pergeseran kolektif diperlukan untuk merencanakan dan berkoordinasi pada skala tempat Jakarta berfungsi, sekaligus mendorong daerah tetangga serta bisnis dan komunitas untuk bertindak bersama.

Data ilmiah menjadi landasan argumen tersebut. Studi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berjudul "Source Apportionment PM2.5 di Jakarta" dan "Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya (Jabodetabek)" mengungkap fakta mengejutkan. Aktivitas kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berkontribusi sebesar 38,51 persen terhadap sumber polusi PM2.5 di Jakarta. Penelitian yang didukung ViriyaENB ini juga mencatat bahwa konsentrasi polusi PM2.5 di Jakarta menembus 34 mikrogram, angka yang dinilai 6,8 kali lipat dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tinggi paparan ini sangat dipengaruhi oleh emisi dari berbagai kegiatan manusia.

Transportasi menjadi penyumbang terbesar. Sektor ini menyumbang 59 persen polusi udara di Jakarta. Secara rinci, kendaraan diesel berkontribusi 33,1 persen, kendaraan bensin 26,2 persen, polutan jenis secondary sulfate 20,4 persen, pembakaran batubara 5,5 persen, dan pembakaran sampah 5 persen. Partikulat (PM) merupakan campuran partikel padat dan droplet cair yang tersuspensi di udara, dan masih menjadi persoalan utama di DKI. Banyak dari sumber polusi, seperti pembakaran sampah, ditemukan tersebar di berbagai wilayah Jabodetabek, bukan hanya di dalam pusat kota.

Rekomendasi teknis sudah jelas, tinggal eksekusi. Puji Lestari, Guru Besar ITB, merekomendasikan penerapan standar bahan bakar bersih Euro 4 secara menyeluruh, memperluas elektrifikasi, dan mewajibkan penggunaan Diesel Particulate Filter (DPF) pada armada kendaraan berat seperti truk dan bus. Di saat yang sama, pengawasan sektor industri dan kelistrikan harus diperketat untuk memastikan penggunaan teknologi pengendali udara yang memadai. Tindakan tegas juga diperlukan untuk mengeliminasi kebiasaan pembakaran sampah terbuka di pemukiman. "Pada akhirnya, seluruh upaya ini membutuhkan komitmen manajemen kualitas udara yang terintegrasi, di mana Jakarta dan wilayah penyangganya harus berkolaborasi erat dalam satu rencana aksi bersama demi mewujudkan kembali langit bersih di kawasan tersebut," jelas Puji dalam panel "Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action".

Analisis Redaksi

Argumen ViriyaENB mengenai air shed bukan sekadar akademis, melainkan kritik keras terhadap fragmentasi kebijakan lingkungan di Indonesia. Selama ini, setiap pemerintah daerah cenderung bekerja dalam