Rosan: Tsingshan Minat Investasikan Proyek PLTS 100 GW Lewat Danantara

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengumumkan minat serius Tsingshan Group dari China untuk menanamkan modal dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional berkapasitas 100 Gigawatt hour (GWh). Penegasan ini disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 8 Oktober 2026, di tengah acara Groundbreaking 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai EV di kawasan IWIP, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Rosan menjelaskan bahwa rencana investasi fasilitas energi terbarukan tersebut akan digawangi melalui kerja sama strategis dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang dirinya juga mengepalai sebagai CEO.

Komunikasi awal antara Tsingshan dan Danantara sudah berjalan untuk menindaklanjuti niat tersebut. "Dan mereka siap, sudah bicara dengan Danantara untuk berpartisipasi aktif untuk program 100 GW solar panel yang segera akan kita bicarakan dengan Pak Menko Hilirisasi, Bapak Presiden," ujar Rosan dalam sambutannya. Pernyataan ini menandai langkah konkret percepatan transisi energi yang melibatkan raksasa industri asing dan entitas pengelola investasi negara, dengan fokus pada pengisian kapasitas penyimpanan energi yang vital bagi stabilitas jaringan listrik nasional.

Komitmen Tsingshan di sektor energi bersih Indonesia bukan hal baru. Sebelum menyatakan minat pada proyek raksasa 100 GW, perusahaan ini telah membuktikan rekam jejaknya dengan membangun PLTS berkapasitas 2 GW di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Fasilitas tersebut berlokasi di Pulau Gili Labak dan Pulau Sepanjang Kecil. Menurut Rosan, satu fasilitas telah beroperasi penuh, sementara satu fasilitas lainnya sudah mencapai progres pembangunan 75%. "Insya Allah akan selesai juga dalam waktu dekat ini," tambahnya, menandakan kesiapan teknis dan finansial investor untuk mengejar target penyelesaian proyek.

Investasi Tsingshan di Indonesia jauh melampaui sekadar panel surya; mereka merupakan pilar utama dalam hilirisasi nikel. Sejak 30 Agustus 2018, Tsingshan bersama Huayou Cobalt dan Zhenshi Holding Group telah membangun kawasan industri pengolahan nikel Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) seluas 3.000 hektar di Halmahera Tengah. Kontribusi ekonomi dari kehadiran mereka sangat masif. Rosan memaparkan bahwa gabungan ekspor dari kawasan IWIP dan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang juga dibangun oleh Tsingshan, telah mencapai US$ 28 miliar. Angka ini menyumbang signifikan, setara dengan 10% dari total ekspor nasional Indonesia.

Hubungan ini membentuk ekosistem investasi yang saling menopang: dari tambang nikel menjadi industri baterai dan kini meluas ke infrastruktur energi terbarukan. Bagi publik, langkah ini menjanjikan peningkatan ketahanan energi dan potensi lapangan kerja di sektor konstruksi serta operasional PLTS. Namun, besarnya skala investasi asing pada infrastruktur krusial seperti penyimpanan energi 100 GW memicu pertanyaan soal ketergantungan teknologi dan penguasaan data energi nasional. Keberhasilan proyek ini akan menjadi penentu bagaimana Indonesia memonetisasi kekayaan tambangnya menjadi kemandirian energi jangka panjang, di mana Danantara berperan sebagai jembatan penghubung antara kepentingan strategis negara dan kapital asing.

Analisis Redaksi

Langkah Tsingshan melompat dari produksi nikel ke penyimpanan energi skala masif menunjukkan strategi diversifikasi yang cerdas untuk mengunci rantai pasok baterai secara vertikal. Dengan 10% total ekspor nasional berasal dari kawasan industri mereka, posisi tawar mereka di pemerintahan Indonesia sangat kuat. Keterlibatan Danantara sebagai mitra resmi menjadi sinyal bahwa negara tidak lagi hanya sebagai regulator, tetapi juga pengelola aset yang aktif mencari sinergi dengan investor kelas dunia untuk memitigasi risiko geopolitik energi.

Namang, kecepatan implementasi proyek 100 GW harus diawasi ketat. Angka 75% progres di Sumenep menjadi tolok ukur kompetensi teknis mereka di medan berat Indonesia. Jika target itu tercapai sesuai janji "waktu dekat", maka kepercayaan publik terhadap efisiensi birokrasi investasi akan meningkat. Sebaliknya, keterlambatan di proyek pilot akan mengancam kredibilitas besar proyek 100 GW. Publik perlu memantau apakah skema kerja sama ini memberikan transfer teknologi atau sekadar sewa kapasitas, mengingat energi adalah aset strategis yang tidak boleh bergantung sepenuhnya pada satu sumber asing.