Pembebasan Bersyarat Bechi Dicabut Dugaan Malaadministrasi, Enam Petugas Lapas Malang Diperiksa

Proses pembebasan bersyarat Mochamad Subchi Azal Tsani, terpidana kasus [perkosa santri](#) yang populer dengan nama Bechi, resmi dibatalkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur. Pencabutan status ini menyusul temuan dugaan malaadministrasi dalam proses usulan pembebasan tersebut. Sebagai konsekuensi, enam petugas dari Lapas Kelas I Malang dan Balai Penyimpaan (Bapas) Kelas I Malang kini tengah menghadapi pemeriksaan intensif atas indikasi pelanggaran prosedur.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan pihaknya mengambil langkah korektif tegas setelah hasil investigasi internal menemukan adanya indikasi kekeliruan administrasi. Enam orang pegawai, yang terdiri dari lima staf Lapas Kelas I Malang dan satu staf Bapas Kelas I Malang, telah melewati tahap pemeriksaan awal di tingkat wilayah. Mereka kini diserahterimakan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk proses lanjutan sesuai kewenangan yang berlaku.

Secara hukum, pembatalan status Bechi berpijak pada Pasal 64 [Undang-Undang](#) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana keputusan sebelumnya dinyatakan cacat prosedur. Tindakan korektif ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor PAS-1797.PK.07.04 Tahun 2026 tertanggal 30 September 2026. Kusnali memastikan bahwa setiap pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan akan ditindak tegas sesuai aturan disiplin yang ketat.

Dampaknya, status tahanan Bechi berubah secara drastis pada Kamis (8/10). Ia hadir di Bapas Kelas I Malang untuk wajib lapor, namun langsung didata ulang oleh pihak kepanitraan. Pada pukul 11.25 WIB, Bechi dipulangkan kembali ke sel Lapas Kelas I Malang untuk menjalani proses pembinaan lanjutan. Dalam pertemuan tersebut, terpidana ini menerima keputusan pencabutan statusnya secara kooperatif.

Kusnali menegaskan kembali komitmen institusinya dalam menuntaskan kasus ini tanpa toleransi terhadap pelanggaran. "Kami tidak akan menoleransi penyimpangan. Setiap persoalan akan kami koreksi secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan tetap menghormati hak warga binaan," tegasnya. Pendekatan ini menjadi patokan kerja dalam menata ulang birokrasi pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur guna mencegah terulangnya kesalahan serupa.

Analisis Redaksi

Pencabutan status pembebasan bersyarat Bechi bukan sekadar koreksi administratif biasa, melainkan sinyal peringatan keras akan lemahnya pengawasan internal di level lapas dan balasan. Keterlibatan enam petugas sekaligus mengindikasikan bahwa kelalaian atau kesalahan prosedur ini bersifat sistemik, bukan sekadar kelalaian individual. Proses pemeriksaan yang kini digelarnya oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi determinan kunci dalam menjaga legitimasi institusi pemasyarakatan nasional.

Kasus yang melibatkan anak tokoh agama dengan beban publik yang besar menuntut transparansi penuh dari proses hukum. Publik, terutama keluarga korban dan komunitas yang sebelumnya menyoroti kasus ini, akan mengawasi ketat apakah pembatalan ini murni karena temuan birokrasi atau ada tekanan lainnya. Jika terbukti ada oknum yang sengaja memanipulasi usulan pembebasan demi kepentingan tertentu, ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan birokrasi yang korup di balik jeruji besi.

Kemungkinan langkah selanjutnya harus berfokus pada audit total terhadap seluruh berkas usulan pembebasan bersyarat di wilayah kerja Ditjenpas Jawa Timur. Jika memang ada pola sistemik yang menyangkut ribuan tahanan lain, maka reformasi prosedur harus segera ditempuh. Langkah ini bukan hanya soal keadilan bagi Bechi, tapi untuk menguji kembali akuntabilitas lembaga negara yang memegang kuasa langsung atas kebebasan asasi seseorang.