MK Temukan Kekurangan Ijazah Gibran, Yoppy Adhi Hernawan Soroti Dampak Politik Preseden Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) memvonis bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, namun secara mengejutkan menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah atau bukti setaraf pendidikan menengah atas di luar negeri. Keputusan yang dirilis pada Rabu (7/10) ini meninggalkan jejak kontroversial karena hakim konstitusi justru masuk jauh ke substansi perkara sebelum memutuskan permohonan gugatan Denny Indrayana Cs ditolak. Temuan ini memicu perdebatan serius di kalangan akademisi hukum tata negara mengenai metode pemeriksaan MK yang dianggap berbeda dari praktik peradilan umum.

Yoppy Adhi Hernawan, Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) sekaligus Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, menyoroti anomali prosedur yang dilakukan oleh Mahkamah. Menurutnya, dalam praktik peradilan pada umumnya, jika seseorang tidak berhak mengajukan perkara atau kedudukan hukum tidak terpenuhi, pengadilan tidak perlu memeriksa pokok persoalannya terlalu jauh. Yoppy mencatat bahwa cara MK sampai pada amar putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah terlebih dahulu masuk cukup jauh ke substansi sebelum kembali menilai kedudukan hukum Pemohon.

"Catatan saya justru terletak pada cara MK sampai pada amar tersebut, karena Mahkamah terlebih dahulu masuk cukup jauh ke substansi perkara sebelum kembali menilai kedudukan hukum Pemohon," kata Yoppy lewat pesan singkat. Ia menegaskan bahwa pola yang diambil MK dalam perkara ini berbeda dari kebiasaan lazim, di mana masalah kedudukan hukum biasanya menjadi gerbang awal yang menentukan apakah perkara layak untuk didengar pokoknya atau tidak.

Dampak dari temuan tersebut dinilai memiliki implikasi politik yang sangat besar, meskipun permohonan gugatan itu pada akhirnya tidak diterima dan MK tidak mendiskualifikasi Gibran. Mahakamah membuat temuan mengenai pembuktian syarat pendidikan yang dianggap oleh Yoppy dapat dimanfaatkan kembali oleh aktor-aktor politik di luar ruang sidang. Pertimbangan hukum semacam itu kini menjadi aset yang bisa dipolitisasi untuk menyerang atau melawat lawan politik dalam persaingan demokrasi.

Yoppy mengaitkan hal ini dengan konsep judicialization of politics dalam teori hukum tata negara, yang menggambarkan tren di mana persoalan politis yang tadinya diselesaikan oleh lembaga politik kini semakin banyak dibawa ke pengadilan. Jika proses peradilan mulai digunakan semata-mata untuk memperoleh keuntungan politik, integritas lembaga peradilan terancam. Persoalan ini bukan lagi sekadar tentang Gibran, melainkan tentang apakah Mahkamah Konstitusi akan terus menjadi arena bagi aktor politik untuk menghasilkan pertimbangan hukum mengenai lawan mereka, sekalipun pengajunya tidak memiliki kedudukan hukum yang sah.

Analisis Redaksi

Langkah MK yang memeriksa substansi sebelum memutus kedudukan hukum menciptakan preseden yang rentan dieksploitasi. Meskipun putusan akhir menolak gugatan, "temuan" mengenai ketiadaan bukti ijazah yang setara SMA kini menjadi fakta hukum yang bisa dikutip oleh pihak-pihak yang bersaingan politik. Ini mengaburkan batas antara yudisial dan politik, di mana keputusan pengadilan tidak lagi berujung pada kemenangan atau kekalahan pihak tertentu, melainkan pada penerbitan fakta yang bersifat netral secara formal namun tajam secara politik.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi normalisasi penggunaan Mahkamah Konstitusi sebagai alat legitimasi serangan terhadap lawan politik. Jika tren ini berlanjut, stabilitas proses pemilu bisa terkikis oleh sengketa administratif yang sengaja dirancang untuk memicu "temuan" hakim. Masyarakat harus kritis terhadap bagaimana keputusan peradilan ini dikutip dalam kampanye politik, karena dasar hukumnya sendiri dibangun di atas prosedur yang secara teori hukum pidana dan perdata dianggap tidak standar.

Secara logis, langkah selanjutnya adalah pengawasan ketat terhadap potensi gugatan-gugatan serupa di masa depan, di mana para pengacara mencari celah prosedural agar hakim terpaksa masuk ke substansi. Lembaga hukum dan masyarakat sipil perlu mendorong penguatan asas-asas peradilan konstitusi agar MK kembali fokus pada ujian yuridis murni, bukan menjadi penyedia argumentasi politik bagi para pemain elektoral.