Iqbal Themi: Soroti Tanggung Jawab Institusi dalam Verifikasi Ijazah Gibran Pasca Putusan MK

Pakar politik Iqbal Themi menegaskan bahwa persoalan utama di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan lagi sekadar kontroversi keaslian dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melainkan kegagalan sistemik dalam verifikasi persyaratan pencalonan. Pernyataan ini dilontarkan merespons putusan MK yang menyatakan tidak ditemukan bukti ijazah SMA atau sederajat bagi Gibran, sehingga publik kini menyoroti pihak-pihak institusional yang bertanggung jawab atas proses tersebut.

Dalam keterangannya pada Rabu (7/10), Themi, yang juga Direktur SCL Taktika Konsultan, menilai wajar jika publik mempertanyakan proses yang telah terjadi sebelumnya. Ia berargumen, ketika MK setelah memeriksa bukti dan fakta persidangan justru tidak menemukan dokumen yang meyakinkan sebagai bukti kelulusan setingkat SMA, maka logika politiknya menuntut penelusuran kembali bagaimana verifikasi dokumen tersebut dilakukan sejak awal. "Pertanyaan yang jauh lebih penting sekarang secara politik adalah, kalau dokumen pendidikan itu menjadi syarat pencalonan, lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan syarat tersebut terpenuhi?" ujar Themi.

Themi menekankan bahwa isu ini tidak boleh hanya diarahkan kepada Gibran secara personal. Ia menilai institusi yang terlibat dalam proses penyetaraan pendidikan, verifikasi persyaratan pencalonan, hingga pengawasan pemilu juga perlu menjelaskan perannya masing-masing secara terbuka. "Karena ini menyangkut calon wakil presiden, standar verifikasinya seharusnya sangat ketat. Kalau sekarang muncul pertanyaan atas dokumen dasarnya, maka seluruh rantai verifikasinya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik," tutur Themi.

Langkah konkret yang diimbau Themi adalah membuka dokumen yang digunakan serta menjelaskan proses penyetaraan dan verifikasinya. Menurut dia, cara terbaik menghentikan spekulasi bukanlah dengan perang opini, melainkan dengan transparansi agar publik bisa menilai apakah persoalannya ada pada dokumen, prosedur, regulasi, atau memang terdapat kelemahan dalam proses verifikasi. Transparansi ini dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas sistem dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Konteks putusan ini bermula dari sidang perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (6/10) malam. Dalam sidang tersebut, MK memutuskan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK secara eksplisit menyatakan tidak ada bukti bahwa Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA.

Pemohon perkara ini, yang terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing, sebelumnya mengungkap bahwa dokumen yang diserahkan ke KPU hanyalah surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan. Denny Indrayana menjelaskan, surat itu menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, setara Grade 12 atau kelas 12 SMA serta SMK peminatan Akuntansi, namun surat tersebut tidak menunjukkan keterangan kelulusan dari sekolah terkait. Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara.

Analisis Redaksi

Putusan MK ini menciptakan paradoks hukum dan politik yang serius: meskipun gugatan formal ditolak, substansi vonis berupa ketiadaan bukti ijazah membuka celah legitimasi bagi Gibran. Dalam praktik jurnalistik investigasi, ini menandakan pergeseran narasi dari sekadar "menangkan hukum" menjadi "audit proses". Jika standar verifikasi elite politik dapat dilingkupi oleh dokumen penyetaraan yang ambigu, maka integritas sistem pemilu secara struktural akan tergerus.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi delegitimasi institusi pemilu jika respons transparansi tidak segera dilakukan. Public trust yang menjadi fondasi demokrasi perwakilan sangat rentan terhadap spekulasi berkepanjangan. Institusi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan KPU kini menghadapi tekanan besar untuk membuka arsip atau mekanisme penyetaraan tersebut. Tanpa penjelasan prosedural yang rinci, spekulasi tentang "bias" dalam pemeriksaan dokumen akan terus beredar, menggerus kepercayaan publik terhadap hasil Pilpres 2024 secara keseluruhan.

Secara logis, langkah selanjutnya akan difokuskan pada desakan audit forensik administratif terhadap dokumen penyetaraan UTS Insearch. Pihak-pihak yang disebutkan oleh Iqbal Themi tidak memiliki banyak waktu untuk tetap diam. Keterbukaan data menjadi satu-satunya variabel kontrol untuk meredam eskalasi konflik politik yang sedang memanas. Jika transparansi tidak tercapai, diskursus publik akan terus terfragmentasi dalam kelompok-kelompok opini yang saling bertentangan.