Harga Telur Tembus Rp17.100/kg, Peternak Blitar dan Kalimantan Lapor Rugi ke DPR

Kandang ayam petelur di berbagai wilayah Indonesia kini mulai kosong melompong, memicu kerugian harian hingga Rp7.000 per kilogram bagi para peternak. Fenomena ini terjadi karena harga jual telur anjlok jauh di bawah harga acuan, sementara biaya pakan terus melonjak. Pengurus Pinsar Petelur Nasional (PPN) Suwardi mengungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IV DPR RI pada Rabu (7/10) bahwa harga rata-rata telur di tingkat peternak sejak April hanya berkisar Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram.

Angka tersebut berada jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 sebesar Rp26.500 per kilogram. Bahkan, tercatat titik terendah harga menyentuh angka Rp17.100 per kilogram pada bulan Juni. Ketika dirata-ratakan dalam enam bulan terakhir, harga telur hanya berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, sebuah angka yang gagal menutupi kenaikan biaya operasional. Suwardi memperkirakan selisih ini membuat peternak merugi antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram setiap hari berdasarkan total produksi.

TeKANan tidak hanya berasal dari anjloknya harga jual, tetapi juga dari sisi input produksi. Jagung, sebagai bahan utama pakan, kian sulit diperoleh dengan harga terjangkau. Ketimpangan ini mendorong sebagian peternak untuk memangkas populasi ayam atau bahkan menghentikan aktivitas kandang sepenuhnya. "Sudah ada sebagian teman-teman kami yang kandangnya sudah melompong kosong. Sudah tidak sanggup lagi untuk mengasih pakan ayam itu. Daripada berdosa, kemarin dijual harga ayam cuma Rp20 ribu," jelas Suwardi. Ia menggambarkan posisi peternak terjepit: di satu sisi harus menjaga ayam tetap hidup dengan pakan mahal, di sisi lain hasil telurnya tidak mampu membayar utang pakan.

Konsekuensi ekonomi ini dirasakan merata di berbagai daerah. Di Kalimantan, telur produksi lokal dilaporkan menumpuk dan akhirnya dibuang karena tidak ada pembeli yang mau membayar harga pasar. "Telur-telur kami menumpuk. Saya piara ayam di Kalimantan, telurnya sampai kita buang, karena apa? Enggak ada yang beli, harganya murah," ujar Suwardi. Kondisi serupa dialami peternak dari Blitar. Harga telur di daerah itu terus turun sejak pasca-Lebaran hingga bulan ketujuh berturut-turut berada di bawah HAP. "Setiap hari kami merugi," kata peternak Blitar, seraya menambahkan bahwa usaha ini adalah satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarga berlahan terbatas di sekitar rumah.

Kekurangan pasokan jagung dari Perum Bulog juga memperparah situasi. Seorang peternak perempuan dari Blitar bahkan menangis saat mengadu di hadapan Komisi IV DPR RI. "Kami ini benar-benar sangat menderita. Artinya kami itu sudah kehabisan kata-kata. Modal itu sudah benar-benar orang yang tangguh sebenarnya, tapi kalau tiap hari kita itu sudah rugi, kita enggak tahu ke mana," tuturnya. Ia menyebut jagung dari Bulog sebelumnya membantu 'menahan kematian' usaha mereka, namun kini distribusi tersendat. Peternak memperkirakan kebutuhan jagung mencapai 223 ribu ton dalam lima bulan ke depan hingga Februari, di tengah ancaman cuaca ekstrem. Sebagai solusi jangka pendek, mereka mendesak pemerintah memasukkan telur ke dalam program bantuan pangan agar stok berlebih tidak terbuang sia-sia.

Analisis Redaksi

Secara struktural, krisis kali ini bukan sekadar fluktuasi harga musiman, melainkan gejala gagal dalam mekanisme pasar yang dipicu oleh kegagalan kebijakan stabilisasi. Jeda antara Harga Acuan Pembelian (Rp26.500) dan harga pasar aktual (Rp17.100-Rp20.000) menunjukkan adanya kegagalan implementasi atau pengawasan distribusi yang efektif. Jika peternak terus beroperasi di zona rugi (Rp5.000-Rp7.000/kg/hari), hal ini akan memicu efek domino: pengurangan populasi ayam secara masif. Dalam jangka menengah, pasokan telur nasional berpotensi menyusut drastis, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga yang tak terduga bagi konsumen di masa depan.

Aspek ketahanan pangan menjadi sangat krusial di sini. Pernyataan bahwa jagung dari Bulog tersendat mengindikasikan lemahnya sinergi antara penyedia bahan baku dan produsen pangan. Jika bahan baku pakan tersendat, produktivitas turun, dan harga naik, maka beban inflasi pangan akan kembali ke pundak konsumen. Logika ekonomi menuntut adanya intervensi yang lebih agresif, bukan hanya seruan moral. Penyerapan telur melalui program bantuan pangan adalah langkah pragmatis yang segera, namun tanpa jaminan pasokan jagung yang stabil, solusi itu hanya akan menunda bencana. Petani dan peternak rakyat, yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan, kini terdesak untuk bertahan hidup di tengah sistem yang kurang memperhatikan keadilan distribusi keuntungan.