DPRD DKI Ingatkan Transjakarta Laut Jangan Sekadar Etalase, Fokus pada Frekuensi 15 Menit

Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly H.I. Muhamad mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar rencana pengembangan layanan Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu tidak berhenti menjadi fasilitas etalase. Ia menegaskan bahwa komitmen memperluas akses transportasi publik ke wilayah pesisir harus diiringi frekuensi keberangkatan yang rutin, idealnya setiap 15 menit, agar benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas warga. Sikap tegas ini muncul sebagai respons atas rencana strategis [Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung] untuk memperluas bisnis [PT Transportasi Jakarta] ke sektor perairan dan udara.

Dalam keterangannya pada Kamis (8/10), Ramly mengapresiasi langkah gubernur dalam membuktikan kemampuan infrastruktur bagi Kepulauan Seribu, namun ia menekankan urgensi layanan yang dapat diandalkan. Bagi perwakilan Fraksi Golkar ini, masyarakat kepulauan tidak membutuhkan janji-janji manis, melainkan jadwal keberangkatan yang pasti sehingga mereka tidak terjebak dalam waktu tunggu yang panjang. Frekuensi 15 menit sekali disebutnya sebagai opsi konkret untuk memastikan efisiensi akses bagi penduduk lokal.

Menurut Ramly, fokus penuh pada pengembangan transportasi laut jangan sampai mengabaikan pemenuhan layanan transportasi publik gratis bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Ia meminta agar apa yang sudah disampaikan oleh eksekutif diserahkan kembali kepada operator profesional, yaitu Transjakarta, untuk dikelola secara teknis. Pernyataan ini mengisyaratkan batas kewenangan politik dan operasional dalam hal pengelolaan BUMD yang sedang mengalami transformasi struktur.

Reaksi ini muncul menyusul pengumuman Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta Kamis (1/10) sebelumnya. Pramono menyatakan rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta. Ruang lingkup usaha diperluas mencakup layanan angkutan perairan dan udara, penyediaan sarana prasarana, hingga pembangunan sistem pendukung layanan angkutan terintegrasi.

Pemprov DKI saat ini masih mengaji alternatif pengelolaan, landasan regulasi, serta model bisnis yang efisien dan berorientasi pada pelanggan. Pengembangan ini diharapkan memperkuat konektivitas antarpulau, memudahkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong perekonomian melalui kelancaran arus barang dan wisatawan. Dalam proses tersebut, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, dan penyesuaian tarif terjangkau sedang dimatangkan, dengan jaminan bahwa operasional bus koridor, non-koridor, dan armada darat lainnya tetap berjalan optimal.

Lebih jauh lagi, perdebatan ini menyentuh isu efisiensi belanja daerah. Jika frekuensi 15 menit tidak tercapai, maka layanan tersebut berpotensi menjadi beban fiskal tanpa manfaat sosial yang proporsional. Warga Kepulauan Seribu yang selama ini bergantung pada perahu swasta atau angkutan tidak resmi akan terdampak langsung jika layanan publik baru ini tidak kompetitif dalam hal waktu tunggu. Transparansi dalam skema tarif menjadi kunci agar tidak muncul persepsi bahwa layanan mahal hanya untuk segelintir orang.

Analisis Redaksi

Sinyal dari Ramly adalah peringatan keras agar tidak terjadi misalokasi prioritas anggaran. Memperluas cakupan Transjakarta ke laut dan udara adalah langkah ambisius yang berisiko tinggi secara operasional. Jika Pemprov DKI terlalu terbuai oleh proyek ekspansi yang terlihat megah di Rapat Paripurna, mereka berisiko mengabaikan kualitas layanan inti di darat maupun kualitas layanan baru di laut. Isu "etalase" mengindikasikan ketakutan bahwa proyek ini hanya bersifat simbolik untuk pencapaian prestasi gubernur, bukan untuk kesejahteraan riil.

Secara strategis, target frekuensi 15 menit adalah tantangan teknis besar yang membutuhkan armada yang lebih besar dan logistik dermaga yang efisien. Ini bukan sekadar menambah perahu, tetapi merekonstruksi sistem operasional. Jika kelayakan dermaga dan standar keselamatan belum matang, mengejar frekuensi tinggi justru membahayakan penumpang. Pemprov DKI harus membuktikan bahwa model bisnis yang efisien benar-benar teruji, bukan sekadar teori di atas kertas, sebelum menggeser fokus dari layanan darat yang sudah ada.