Bambang Haryo Suekartono minta aturan batasi penumpang kapal diuji publik demi keselamatan

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Suekartono meminta Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengujian publik atau public hearing terkait kebijakan pembatasan jumlah penumpang kapal. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan regulasi tersebut benar-benar aman dan tidak merugikan masyarakat yang bergantung pada moda transportasi laut.

Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran akan pelaksanaan teknis di lapangan. Sebagai mantan tokoh politik Surabaya yang kini aktif mengawasi sektor maritim, Bambang menekankan bahwa aturan main baru tidak boleh sekadar menjadi dokumen birokrasi. Ia menilai perlu ada forum terbuka untuk mendengar masukan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari operator kapal, asosiasi transporter, hingga perwakilan penumpang.

Komitmen untuk mengedepankan transparansi ini menjadi sorotan dalam dinamika pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Komisi VII DPR RI, yang membidangi energi, industri, dan transportasi laut, sedang berupaya memastikan bahwa keselamatan di perairan nasional menjadi prioritas utama. Proses pengujian publik dianggap sebagai mekanisme kontrol untuk menghindari kebijakan yang bersifat top-down dan mengabaikan realitas kompleks di selat-selat Indonesia.

Publik memiliki kepentingan besar dalam setiap perubahan aturan transportasi publik, termasuk di perairan. Setiap potensi kenaikan biaya atau pengurangan kuota penumpang akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat di daerah kepulauan. Oleh karena itu, partisipasi publik yang bermakna menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya melindungi nyawa, tetapi juga tetap menjaga aksesibilitas mobilitas bagi rakyat biasa.

Respons pemerintah terhadap ajakan ini akan menjadi tolok ukur kesiapan regulasi Indonesia. Jika pemerintah menunda atau mengabaikan proses konsultasi, potensi gejolak di kalangan operator dan penumpang akan sulit dihindari. Sebaliknya, pelaksanaan uji publik yang substantif dapat menghasilkan regulasi yang adaptif, efektif, dan diterima secara luas oleh masyarakat maritim di seluruh nusantara.

Analisis Redaksi

Permintaan uji publik ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan upaya mengunci akuntabilitas kebijakan sebelum diimplementasikan. Keamanan di atas kapal selalu menjadi isu sensitif, terutama pasca beberapa insiden kelalaian prosedur keselamatan di masa lalu. Tanpa masukan teknis dari pihak yang berkecimpung di lapangan, regulasi pembatasan penumpang berisiko menjadi teoretis dan sulit dieksekusi secara praktis di berbagai tipe kapal dan medan laut.

Dampak jangka panjang dari kebijakan ini adalah pergeseran paradigma pengawasan keselamatan. Jika DPR RI mendorong jalur dialog, ini menandakan adanya kesadaran bahwa keselamatan maritim adalah urusan kolektif. Langkah logis selanjutnya adalah pemerintah menyiapkan draft regulasi yang fleksibel dan membuka kanal partisipasi publik yang terstruktur, bukan sekadar hearing satu kali selesai. Tanpa itu, risiko konflik antara regulasi dan kepentingan ekonomi pelayaran akan tetap tinggi.