Kushner Ditemui Kongres AS soal Investor Utama Phoenix Financial, Pemasok Militer Israel

Menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, kini menjadi sorotan tajam setelah perusahaan investasinya, Affinity Partners, teridentifikasi sebagai pemegang saham terbesar di Phoenix Financial. Phoenix adalah perusahaan jasa keuangan berbasis di Tel Aviv, Israel, yang memiliki saham di sejumlah produsen senjata, termasuk Elbit Systems, produsen senjata terbesar di negara itu. Temuan ini memicu langkah hukum dari anggota Kongres AS, yang mempertanyakan potensi konflik kepentingan antara bisnis Kushner dan perannya sebagai utusan perdamaian Timur Tengah.

Anggota DPR AS Robert Garcia, selaku anggota senior Komite Pengawasan, mengirim surat resmi kepada Affinity Partners pada Senin (5/10). Dalam suratnya, Garcia menantang Kushner untuk menjelaskan detail bisnisnya di Timur Tengah. "Saya meminta informasi rinci tentang urusan bisnis Anda di Timur Tengah untuk memahami apakah keuntungan finansial Anda yang signifikan diperoleh dengan mengorbankan keselamatan dan keamanan warga Amerika," tulis Garcia. Langkah ini menandai upaya awal Partai Demokrat untuk memperketat pengawasan terhadap keluarga Trump menjelang pemilu paruh waktu.

Laporan investigatif CNN yang memicu kontroversi ini menelusuri bagaimana Affinity Partners menggandakan kepemilikannya di Phoenix tahun lalu, tepat sebelum Trump kembali ke Gedung Putih. Dokumen tersebut menunjukkan Phoenix telah menginvestasikan ratusan juta dolar di Elbit Systems serta setidaknya delapan perusahaan lain yang memasok drone, kapal perang, dan mesin penghancur untuk militer Israel. Kushner bahkan menyebut Phoenix sebagai "investasi terbaik" Affinity pada September 2025, sebuah pernyataan yang kini menjadi bahan olok-olok bagi para kritikus.

Pengacara Kushner membantah keras tuduhan tersebut dengan balik menyerang posisi Garcia. Ia menyoroti dokumen pengungkapan keuangan Garcia yang menunjukkan dana pensiunnya, dikelola melalui California Public Employees' Retirement System dan California State Teachers Retirement System, juga memiliki saham di Phoenix Financial atau Elbit Systems. "Kushner tidak terlibat dalam keputusan Phoenix untuk membeli atau menjual aset," kata pengacara Kushner. Ia menegaskan kliennya tidak memiliki kendali atas portofolio tersebut, sementara Juru bicara Garcia, Sara Guerrero, membela kliennya dengan menyatakan bahwa Garcia tidak memperdagangkan saham secara aktif.

Konteks geopolitik semakin rumit ketika The New York Times melaporkan bahwa Kushner juga terlibat dalam negosiasi dengan Rusia terkait aset minyak bernilai miliaran dolar. Negosiasi ini dikaitkan dengan Steve Witkoff, negosiator utama Trump, yang diklaim memiliki hubungan dengan kelompok investor tersebut. Meski Kushner menyebut laporan CNN "sangat menyesatkan" di media sosial, ia tidak merinci bagian mana yang tidak akurat. Fakta bahwa Kushner memegang jabatan diplomatik tanpa kewajiban pengungkapan keuangan menjadi celah regulasi yang kini digarap intensif oleh Komite Pengawasan DPR.

Analisis Redaksi

Langkah Garcia mengirim surat bukanlah sekadar manuver politik sesaat, melainkan strategi persiapan untuk membangun fondasi hukum investigasi jika Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas di Kongres pada pemilu November mendatang. Kewenangan saat ini memang terbatas karena komite masih dipimpin partai minoritas, namun akumulasi data investigasi CNN dan laporan New York Times memberikan amunisi substansial. Jika keseimbangan kekuasaan berubah, permintaan sukarela ini dapat dieksekusi menjadi subpoena wajib, membuka celah audit menyeluruh terhadap aliran dana Kushner yang selama ini beroperasi di ruang abu-abu regulasi transparansi pejabat.

Apa yang perlu diwaspadai adalah normalisasi praktik di mana figur diplomatik pemerintah AS berinvestasi langsung di rantai pasok militer negara yang sedang berperang. Jika terbukti adanya pengaruh kebijakan atau diplomasi Kushner yang menguntungkan secara finansial bagi Affinity Partners, hal ini akan mengikis kredibilitas diplomasi AS di mata mitra internasional. Dampaknya tidak hanya pada integritas institusi, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap independensi kebijakan luar negeri Washington, sebuah risiko struktural yang bisa berdampak jangka panjang pada posisi negosiasi AS di kawasan Timur Tengah.