KSAD Maruli Buka Suara soal Isu Calon Panglima TNI: Seluruh Kepala Staf Otomatis Calon

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa seluruh kepala staf yang kini menjabat otomatis berstatus calon Panglima TNI. Pernyataan itu ia lontarkan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/10), saat namanya santer dikaitkan dengan kursi pucuk TNI. Tidak ada nada bangga. Tidak ada nada cemas. Yang ada hanya satu kalimat pendek yang langsung mematikan spekulasi.

"Ya enggak apa, kalau calon semua juga calon. Seluruh kepala staf calon," kata Maruli. Ia menjawab dengan tenang, seolah pertanyaan itu tak lebih dari basa-basi rutin di koridor Istana. Bagi perwira yang sudah puluhan tahun berkarier di militer, rumor jabatan memang bukan hal asing. Ia memperlakukannya sebagai apa adanya: mekanisme, bukan prestasi.

Penguatan itu bukan tanpa dasar hukum. UU TNI Pasal 13明确规定 bahwa Panglima dapat dijabat oleh perwira tinggi yang pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Artinya, tiga perwira yang kini menduduki posisi tersebut—Maruli di AD, Laksamana M. Ali di AL, dan Marsekal Tonny Harjono di AU—semuanya masuk dalam daftar kandidat secara otomatis. Tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain di atas kertas.

Jejak karier Maruli sendiri panjang dan menyentuh berbagai lini strategis. Ia memegang jabatan KSAD sejak 2023, setelah sebelumnya memimpin Panglima Komando Cadangan Strategis AD. Lebih jauh lagi, ia pernah memimpin Kodam IX/Udayana yang membawahi wilayah teritorial Bali. Di Paspampres, ia tiga kali menduduki posisi kunci: Komandan Grup A, Wakil Komandan, lalu Komandan Paspampres. Kombinasi pengalaman teritorial, pasukan cadangan, dan pengamanan Presiden membuatnya menjadi figur yang sulit diabaikan dalam rotasi kepemimpinan TNI.

Yang menarik justru cara ia menutup percakapan. Di tengah rotasi jabatan tinggi yang kerap memicu analisis berkepanjangan di ruang-ruang diskusi dan media, Maruli memilih tidak membesar-besarkan. Tidak mengonfirmasi. Tidak membantah. Cukup satu frasa—"kalau calon semua juga calon"—lalu ia melanjutkan harinya. Sikap itu, dalam bahasa militer, adalah kedisiplinan. Dalam bahasa politik, ia tidak mau terlihat ambisius sebelum keputusan final jatuh.

Analisis Redaksi

Respons Maruli yang ringan dan tidak defensif sebenarnya mengirim dua sinyal sekaligus. Pertama, ia percaya diri dengan rekam jejaknya—karier yang melewati Paspampres, Kodam, Kostrad, hingga KSAD cukup untuk meyakinkan bahwa ia tidak perlu "jualan" diri. Kedua, ia bermain aman secara politik. Mengklaim posisi secara eksplisit di depan Istana bisa dianggap kurang hierarkis; mengabaikannya total bisa dianggap tidak peduli. Pilihan tengah—mengatakan "semua calon"—adalah manuver paling aman yang tersedia.

Yang perlu diwaspadai publik bukanlah siapa yang "pantas" secara karier, melainkan dinamika di balik mekanisme pengangkatan. Pasal 13 UU TNI memang membuka pintu bagi tiga kepala staf, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Artinya, faktor non-militer—relasi politik, stabilitas pemerintahan, bahkan pertimbangan elektoral—bisa menjadi variabel penentu yang tidak akan pernah diucapkan di ruang persidangan. Publik perlu mengawal proses itu, bukan sekadar menunggu nama diumumkan.

Langkah logis ke depan: pantau pergerakan tiga kepala staf dalam beberapa pekan mendatang. Jika ada salah satu yang mulai "menghilang" dari agenda publik atau tidak lagi terlihat di forum-forum terbuka, itu biasanya indikasi awal bahwa rotasi sudah memasuki fase final. Maruli sendiri, dengan posisinya sebagai KSAD yang relatif baru (sejak 2023), akan menjadi kandidat yang paling diawasi. Tapi sampai keputusan resmi turun, semua tetap berstatus: calon. Sama seperti yang ia katakan.