Green Party Inggris Resmi Cap Zionisme sebagai Rasisme, Israel Larang Ketua Masuk

Partai Hijau Inggris (Green Party) mengadopsi mosi yang mengklasifikasikan Zionisme sebagai bentuk rasisme. Keputusan kontroversial ini disahkan melalui pemungutan suara internal pada Minggu (4/10) dengan rasio 1.022 suara mendukung berbanding 813 suara menolak. Dalam mosi tersebut, partai ini menyebut Zionisme sebagai "proyek politik etnonasionalis" dan mendesak pemerintah Inggris untuk menghentikan seluruh perdagangan senjata dengan Israel.

Reaksi dari Yerusalem datang cepat dan tegas. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengumumkan larangan bagi Ketua Green Party, Zack Polanski, untuk memasuki wilayah Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan bahwa mosi tersebut merupakan teks antisemit berdasarkan definisi Aliansi Peringatan Holocaust Internasional (IHRA). Menurut pandangan Tel Aviv, mosi ini pada dasarnya menolak hak bangsa Yahudi untuk menentukan nasib sendiri.

Wakil Ketua Green Party, Mothin Ali, yang aktif mendukung mosi tersebut, menyatakan bahwa tingginya jumlah korban sipil Palestina dalam perang Israel-Hamas menjadi konteks utama di balik keputusan partai. Green Party, yang meraih sekitar 6 persen suara dalam pemilu nasional Inggris 2024, juga secara eksplisit mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Mereka menyerukan pembentukan satu negara demokratis tunggal di seluruh wilayah Palestina bersejarah.

Mosi tersebut menegaskan kembali komitmen partai terhadap hak penentuan nasib sendiri, kata perwakilan Green Party dalam pernyataan resminya yang dikutip dari CNN Indonesia. Sikap ini sejalan dengan sejarah panjang partai yang konsisten mengecam kekejaman Israel dan mendukung terbentuknya negara Palestina. Bagi partai yang berakar kuat pada isu lingkungan dan keadilan sosial ini, politik Timur Tengah bukan sekadar isu eksternal, melainkan inti dari nilai-nilai keadilan global yang mereka perjuangkan.

Sejarah Green Party Inggris dan Wales (GPEW) bermula dari People Party pada tahun 1972, sebelum resmi terpecah menjadi entitas yang kita kenal saat ini pada tahun 1990. Berdirinya partai ini merupakan respons terhadap kesadaran global pada 1960-an dan 1970-an mengenai degradasi lingkungan. Program awal mereka bahkan menyerukan pembubaran Pakta Warsawa dan NATO serta demiliterisasi Eropa. Caroline Lucas menjadi tokoh penting ketika terpilih sebagai anggota parlemen Inggris pertama dari partai ini pada 2010, posisi yang ia jabat hingga pemilu 2024.

Di sisi lain, ketua Zack Polanski sendiri seorang Yahudi. Dalam pernyataan emosionalnya, Polanski menyatakan kebanggaan bisa memimpin partai dengan struktur kepemimpinan yang beragam. "Bersama-sama, kami mewujudkan semua yang diperjuangkan partai ini: kami berasal dari latar belakang, keyakinan, dan tradisi yang berbeda, tetapi kami berbagi nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan untuk semua," kata Polanski, yang kini menghadapi konsekuensi diplomatik pribadi atas keputusan partainya.

Analisis Redaksi

Keputusan ini menandai eskalasi retoris yang signifikan dalam politik Inggris, di mana sebuah partai utama secara formal menyematkan label rasisme pada ideologi politik tertentu. Langkah ini bukan sekadar manuver elektoral, melainkan pernyataan ideologis yang langsung memicu respons keras dari negara adidaya, yaitu larangan masuk bagi pemimpin partainya. Hal ini menegaskan bahwa garis tengah politik internasional tentang isu Palestina masih sangat rapuh dan sensitif terhadap definisi antisemitisme yang digunakan oleh negara-negara Barat.

Mengingat posisi Green Party yang mendapat 6 persen suara, mosi ini berpotensi mempolitisasi isu Palestina dalam lanskap politik domestik Inggris secara lebih masif. Namun, risiko bagi partai ini nyata: isolasi diplomatik dan potensi perpecahan internal. Bagi pengamat, perlu diwaspadai bahwa larangan bagi Zack Polanski ke Israel akan menjadi simbol perlawanan politik, yang dapat memperkuat basis pendukung partai sekaligus membuatnya semakin terjebak dalam polarisasi tajam antara hak azasi manusia dan keanggotaan komunitas Yahudi.

Langkah selanjutnya secara logis akan melihat bagaimana pemerintah Inggris merespons desakan penghentian perdagangan senjata. Jika tekanan dari Green Party dan sekutunya di parlemen meningkat, Inggris bisa saja terdorong untuk merevisi kebijakan luar negerinya terhadap Tel Aviv. Peristiwa ini adalah barometer baru bahwa konflik Timur Tengah tidak lagi bisa diisolasi dari perdebatan rasisme dan etika politik di Eropa Barat.