Rocky Gerung Akui Jadi Sasaran Setelah Resmi Bergabung di Wantimpres Era Prabowo

Rocky Gerung secara terbuka menyatakan bahwa posisinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kini menjadikannya target kritik publik, sebuah status yang ia hadapi dengan tenang meski diwarnai respons negatif dari warganet. Dalam acara serah terima jabatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) di Kantor Bakom RI, Jakarta, Selasa (6/10), ia berkelakar bahwa tugas pertama Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, adalah memulihkan nama baiknya di mata publik. “Tugas pertama Syahganda adalah memulihkan nama baik saya di publik,” kata Rocky, mengakui bahwa keputusannya masuk ke lingkaran istana tak luput dari serangan maya.

Ia menambahkan bahwa tidak ada satu pun pihak yang membelanya dari gempuran kritik di media sosial sejak keputusan tersebut diumumkan. Bagi Rocky, hal ini adalah konsekuensi logis dari pergeseran status politiknya. “Saya ada di kalangan istana sekarang, akan jadi sasaran,” ujarnya, sebuah pengakuan yang menunjukkan kesadaran penuh akan risiko reputasi yang melekat pada peran resmi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk meredakan spekulasi, Rocky membantah keras bahwa keterlibatannya dalam Wantimpres didorong oleh motif mencari keuntungan pribadi. Ia menegaskan bahwa reputasinya tidak pernah menjadi komoditas yang bisa ditukar dengan fasilitas atau jabatan strategis di balik kekuasaan. “Rocky Gerung reputasinya didagangkan pada Prabowo. Saya enggak pernah tukar tambah reputasi saya dengan fasilitas dari awal,” ucapnya, menunjukkan garis tegas antara integritas intelektual dan kepentingan politik praktis yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan resminya pada Jumat (2/10) lalu, di mana Rocky resmi menjadi salah satu dari 26 anggota Wantimpres era Prabowo. Kehadirannya di lembaga konsultasi ini bukan sekadar isian daftar nama, melainkan membawa bobot intelektual yang khas. Ia menyatakan bahwa tujuannya murni untuk menyampaikan pikiran secara langsung kepada Presiden Prabowo, sebuah akses yang jarang dimiliki oleh kritikus publik lain.

Komposisi Wantimpres ini sendiri menjadi sorotan karena berisi nama-nama kenalan lintas generasi dan ideologi, termasuk Pratikno, Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Jusuf Wanandi, hingga Margarito Kamis. Keberagaman ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyatukan beragam perspektif dalam merumuskan kebijakan nasional. Namun, bagi Rocky, keberagaman tersebut justru memperbesar sorotan, karena setiap langkahnya akan dibaca melalui kacamata tajam publik yang telah lama mengenalnya sebagai vokal dan independen.

Analisis Redaksi

Kehadiran Rocky Gerung di Wantimpres menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto serius membangun jembatan antara elite kekuasaan dan intelektual publik. Meski Rocky berkelakar soal “sasaran” kritik, justru inilah poin menariknya: ia menyadari bahwa independensinya di masa lalu kini berhadapan dengan loyalitas struktural di masa depan. Ketegangan antara suara publik dan keputusan resmi sering kali menjadi penggerus legitimasi pejabat; Rocky yang paham dinami media sosial dengan baik, memilih jalur transparansi dengan mengakui risiko tersebut sejak awal.

Dampaknya bagi publik adalah perubahan cara pandang terhadap institusi Wantimpres. Lembaga yang biasanya dipersepsikan sebagai ruang elite yang tertutup, kini dipaksa membuka pintu bagi wacana publik yang lebih riil. Jika Rocky benar-benar menjalankan niatnya menyampaikan pikiran langsung kepada Presiden, maka setiap kebijakan yang dihasilkan akan memiliki “stempel” kritik yang tajam, yang justru bisa memperkaya substansi diskusi internal istana. Ini langkah strategis yang perlu diawasi: apakah aspirasi intelektualnya benar-benar didengar, atau hanya menjadi vitrin legitimasi politik semata?

Ke depannya, dinamika ini akan menentukan bagaimana Wantimpres berfungsi secara substantif. Tidak ada jaminan bahwa keberagaman anggota bisa menjamin sinergi, terutama ketika figur seprogresif Rocky harus berpadu dengan figur senior seperti Hatta Rajasa atau Pratikno yang memiliki kalkulasi politik berbeda. Publik bakal menunggu aksi nyata, bukan sekadar pernyataan niat, untuk menilai apakah “memulihan nama baik” yang berkelakar Rocky tadi menjadi sinergi yang efektif atau sekadar narasi belaka.