PJJ Palangka Raya Diperpanjang Kedelapan, Asap Karhutla Masih Tumpas Udara

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya resmi memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga 7 Oktober 2026, menggenapkan perpanjangan kebijakan untuk kedelapan kalinya. Langkah tegas ini diambil mengingat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menghantui ibu kota provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Kualitas udara yang belum memburuk membuat aktivitas belajar tatap muka dinilai tidak aman bagi seluruh peserta didik.

Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari penerapan PJJ pertama yang berlangsung pada 7-9 September 2026. Sejak saat itu, Dinas Pendidikan terus memperpanjang status darurat belajar dari jarak jauh secara beruntun. Rangkaian perpanjangan terjadi pada 14-16 September, 17-19 September, 21-23 September, 24-26 September, 28-30 September, 1-3 Oktober, dan terakhir 5-7 Oktober 2026. Pola ini menunjukkan bahwa siklus cuaca dan asap belum menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dalam sebulan terakhir.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, menegaskan bahwa setiap keputusan diambil melalui evaluasi ketat setiap tiga hari. "Penetapan PJJ dilakukan setiap tiga hari dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan ketebalan kabut asap. Keputusan perpanjangan disampaikan sebelum masa PJJ sebelumnya berakhir," kata Jayani pada Selasa (6/10), sebagaimana dikutip dari detikKalimantan. Ia menambahkan bahwa keselamatan dan kesehatan anak menjadi parameter utama yang tidak bisa ditawar selama risiko paparan asap masih tinggi.

Warga, khususnya orang tua, merasakan dampak ganda dari situasi ini. Di satu sisi, mereka mendukung kebijakan untuk menghindari risiko kesehatan; di sisi lain, muncul keluhan kejenuhan pada anak. Ika Rustanti, salah satu orang tua murid SD, menyatakan kekhawatirannya atas kondisi anak yang mulai kehilangan daya tahan belajar di rumah. "Saya berharap karhutla dan kabut asap segera berakhir sehingga kegiatan belajar dapat kembali normal. Anak-anak pun diharapkan bisa kembali belajar di sekolah, bermain, dan berinteraksi dengan teman dalam kondisi yang aman dan nyaman," ujar Ika. Keterbatasan jaringan dan perangkat juga menjadi beban tambahan bagi keluarga di wilayah ini.

Dinas Pendidikan kini memberikan panduan ketat selama masa PJJ perpanjangan ini. Orang tua diminta membatasi aktivitas anak di luar rumah saat udara buruk, memastikan ketersediaan makanan bergizi, dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika ada keluhan terkait asap. Sekolah juga diinstruksikan untuk tidak membebani siswa dengan tugas berlebihan. Materi pembelajaran harus tetap proporsional dengan komunikasi aktif antara guru dan orang tua agar proses belajar tidak terputus meski dilakukan dari jarak jauh.

Analisis Redaksi

Perpanjangan PJJ yang kedelapan kalinya ini mengindikasikan kegagalan sistemik dalam mitigasi bencana asap yang melanda Palangka Raya. Siklus evaluasi tiga hari menunjukkan bahwa parameter keselamatan anak masih menjadi penghambat utama, bukan sekadar faktor logistik pendidikan. Ketergantungan pada kondisi alam yang fluktuatif membuat jadwal akademik menjadi subordinat terhadap isu kesehatan lingkungan.

Yang perlu diwaspadai adalah erosi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan jika kondisi ini berlarut. Anak-anak mulai mengalami disfungsi sosial karena minimnya interaksi tatap muka. Tekanan psikologis pada orang tua yang harus bekerja sambil mendampingi anak juga menjadi variabel baru yang harus dipertimbangkan pemerintah kota. Jika asap tidak segera teratasi, dampaknya akan melampaui sekadar penundaan ujian.

Melihat pola perpanjangan yang konsisten setiap tiga hari, langkah logis selanjutnya harus bersifat preventif. Dinas Pendidikan perlu mempercepat integrasi dengan data stasiun pengawas kualitas udara secara real-time kepada orang tua. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan BPBD dan Dinas Kesehatan harus diperkuat untuk menyediakan protokol kesehatan darurat di setiap rumah tangga, bukan hanya di sekolah. Kepastian kembali ke kelas kini sepenuhnya bergantung pada efektivitas upaya pemadaman api di lapangan, bukan lagi pada inisiatif dunia pendidikan.