Menperin Sarmuji Minta Sinergi Lintas Kementerian Lindungi Industri Lokal dari Serbuan Impor

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyerukan penguatan sinergi lintas kementerian untuk memastikan regulasi perdagangan, khususnya izin impor, tidak menekan kelangsungan hidup pelaku usaha manufaktur nasional.

Pernyataan tegas itu disampaikannya usai memimpin rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Direktorat Jenderal Industri Agro di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (5/10). Sarmuji mengingatkan bahwa banyak persoalan krusial di sektor ini memiliki akar penyelesaian di luar batas kewenangan internal kementeriannya.

Menurut Sarmuji, koordinasi erat dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan menjadi kunci. Ia menilai kebijakan perdagangan yang longgar tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi domestik akan membuat industri nasional kesulitan bertahan dalam persaingan.

"Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain, itu harus kita perkuat. Karena banyak problem yang penyelesaiannya itu tidak di Kementerian Perindustrian saja. Banyak problem yang justru penyelesaiannya ada di kementerian lain," ujar Sarmuji.

Sarmuji menyoroti celah regulasi impor yang berpotensi menggerus ketahanan sektor riil. Ia menegaskan bahwa pengawasan dan pembatasan yang terukur merupakan langkah vital untuk memfilter serbuan barang luar negeri. "Saya contoh misalkan di Kementerian Perdagangan, kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu pasti akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang-barang tertentu. Nah, itu kita membutuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder," tegasnya.

Analisis Redaksi

Langkah strategis yang diambil Sarmuji mengindikasikan bahwa tantangan industri tidak lagi semata soal insentif pajak atau infrastruktur, melainkan soal arsitektur kebijakan perdagangan yang seimbang. Ketahanan sektor manufaktur memang bergantung pada seberapa ketat dan maturnya mekanisme pengendalian pasokan input produksi dari luar negeri. Jika regim impor tetap terbuka lebar tanpa *buffer* yang memadai bagi produsen lokal, efisiensi biaya produksi justru bisa berbalik menjadi perusak ekosistem industri hulu-hilir.

Perlu diwaspadai bahwa sinergi antar-kementerian sering kali terbentur pada perbedaan kepentingan sektoral dan kecepatan birokrasi. Tanpa mekanisme koordinasi yang cepat dan terstruktur, upaya perlindungan pasar domestik bisa tergerus oleh dinamika global yang bergerak jauh lebih cepat. Kemungkinan langkah selanjutnya adalah pembentukan tim kerja bersama atau forum koordinasi tetap yang memiliki mandamus kuat untuk menyelaraskan data kapasitas produksi dengan kuota izin impor, sehingga perlindungan industri tidak hanya bersifat reaktif.