Azas Tigor: Pemprov DKI Harus Gerak Cepat Atur Parkir Valet, Jangan Biarkan Warga Kesusahan

Analis kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menerapkan aturan tegas terkait jasa parkir valet. Pemprov DKI diminta tidak lagi membiarkan praktik ini berkembang liar yang berpotensi menganggu kenyamanan dan ketertiban umum di jalanan ibu kota.

Desakan tersebut muncul di tengah keresahan masyarakat yang menilai kehadiran juru parkir valet semakin marak di kawasan-kawasan residensial maupun perkantoran. Azas Tigor menekankan bahwa kekosongan regulasi spesifik menjadi celah bagi oknum untuk memungut biaya secara sepihak tanpa mekanisme yang jelas dan akuntabel.

Menurut pengamatan di lapangan, banyak warga yang merasa dirugikan oleh praktik parkir valet yang tidak sesuai standar. Tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang baku mengenai batasan waktu, tarif, serta wilayah kerja yang legal. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemilik kendaraan yang memarkir kendaraannya di area publik atau semi-publik.

Ketiadaan aturan yang jelas juga membingungkan aparat penegak hukum di lapangan. Ketika terjadi sengketa antara pemilik kendaraan dan juru parkir valet, tidak ada acuan hukum yang solid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya, penyelesaian sering kali bergantung pada tawar-menawar tidak resmi yang merugikan salah satu pihak.

Lebih jauh, praktik ini juga mengancam potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir resmi. Jika praktik valet liar dibiarkan, skema pendapatan yang terstruktur bisa tergerus oleh transaksi tunai di bawah tanah yang tidak tercatat oleh negara. Ini adalah kebocoran ekonomi yang serius namun sering luput dari perhatian publik.

Analisis Redaksi

Permintaan Azas Tigor Nainggolan ini menyinggung masalah struktural dalam tata kelola kota Jakarta, di mana pertumbuhan ekonomi jasa informal sering kali melampaui kemampuan regulasi yang ada. Parkir valet yang tidak diatur bukan sekadar masalah gangguan lalu lintas, melainkan indikasi lemahnya pemerintahan daerah dalam mengelola ruang publik. Jika Pemprov DKI tetap lamban, kita akan melihat semakin banyaknya sengketa sipil yang berbiaya mahal bagi masyarakat kecil.

Dampak terburuk dari kelambatan regulasi ini adalah normalisasi pungutan liar yang menyamar sebagai jasa. Masyarakat berisiko terjebak dalam sistem di mana mereka membayar lebih untuk keamanan kendaraan yang sebenarnya tidak dijamin. Kejelasan hukum adalah satu-satunya jalan untuk melindungi hak konsumen sekaligus memberantas praktik pungli yang merugikan.

Langkah logis berikutnya harus berupa percepatan perundangan oleh DKI Jakarta, bukan hanya himbauan moral. Regulasi harus mencakup sertifikasi juru parkir valet, pengenaan kode etik, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Tanpa langkah konkret ini, Jakarta akan terus menghadapi chaos mobilitas yang tidak tuntas.