Ambang Batas Parlemen 5 Persen Goyah, Fraksi-fraksi Kembali Beda Sikap
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Janji kesepakatan angka 5 persen untuk ambang batas parlemen di RUU Pemilu ternyata belum final. Fraksi Partai Gerindra mengaku masih terus mengkaji besaran angka tersebut usai klaim awal mengenai kesepakatan koalisi beredar. Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan pihaknya tetap terbuka terhadap semua usulan yang masuk. Fokus utama mereka adalah mencari jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan semua fraksi.
Bahtra Banong menegaskan posisi partai di kompleks parlemen pada Senin (5/10). Ia menjelaskan bahwa Gerindra mempertimbangkan semua masukan yang ada. "Kami Partai Gerindra tentu akan mempertimbangkan semua usulan-usulan itu dan akan mencari jalan yang terbaik," ujarnya. Sikap ini muncul setelah muncul perbedaan pendapat antar-fraksi mengenai angka ideal yang harus diterapkan di masa depan.
Keraguan ini muncul pasca klaim kesepakatan kenaikan menjadi 5 persen yang justru memicu beragam penolakan. Saat ini, beberapa fraksi telah mengajukan angka yang berbeda secara signifikan. Fraksi NasDem memaksakan usul 7 persen, sementara PDIP dan PKB berada di angka 6 persen. Golkar sendiri mendukung angka 5 persen. Namun, PAN justru ingin mempertahankan status quo di angka 4 persen atau bahkan memperbaikinya dengan menurunkan angka tersebut.
Sebagai Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Pemilu, Bahtra membantah keras tuduhan bahwa Gerindra ingin mempersulit partai nonparlemen. Ia menyebut wacana kenaikan ambang batas bukan untuk tujuan tersebut. Bagi Bagtra, Panja justru mengundang semua pihak ke Komisi II untuk meminta pendapat. "Semua akan kami undang ke Komisi II untuk memintai pendapat-pendapat dan pandangan-pandangannya," katanya, menutup ruang tuduhan konspirasi.
Isu pertemuan kepala koalisi yang memicu angka 5 persen ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Ia menyebut semua partai koalisi telah menyepakati opsi 5 persen untuk efisiensi dan representasi. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa Gerindra tidak bisa berbicara atas nama partai lain. "Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," tandas Sugiono.
Analisis Redaksi
Gejolak ini mengindikasikan bahwa kesepakatan di meja diskusi belum menjadi kesepakatan di lobi politik. Angka 5 persen yang diklaim sebagai titik temu koalisi ternyata rapuh di hadapan kepentingan individual tiap fraksi. Perbedaan selisih 1 hingga 3 persen antara usul PAN dan NasDem menunjukkan bahwa kalkulus politik parpol masih didominasi oleh kalkulasi matematis kursi, bukan semata-mata representasi rakyat.
Langkah Gerindra membuka ruang publik melalui Panja adalah strategi jitu untuk menghindari tuduhan oligarki. Namun, publik perlu waspada terhadap manuver penundaan (prolongation) yang sering dilakukan di Komisi II. Dengan mengundang semua pihak, Panja sebenarnya sedang mendistribusikan beban negosiasi kepada partai-partai lain yang memiliki ambisi berbeda. Angka 5 persen kini bukan lagi angka, melainkan alat tawar-menawar (bargaining chip) yang siap diperdagangkan selama sidang RUU Pemilu berlangsung.
