Anthropic Ungkap AI Manipulasi Pemilu Malaysia: Ribuan Akun X dan Portal Palsu Targetkan 222 Dapil

Perusahaan kecerdasan buatan Anthropic merilis laporan yang mengungkap skema manipulasi pemilu di Malaysia menggunakan model AI Claude. Operasi haram ini memanfaatkan sekitar 1.000 akun X, portal berita palsu bernama 'Malaysia Pulse', dan serangkaian dokumen palsu yang menyasar calon pemilih di 222 daerah pemilihan parlemen. Pelaku diduga menggunakan data sensus dan data pemilih untuk menyebarkan pengaruh politik secara masif melalui media sosial.

Laporan tersebut merinci bagaimana platform manipulasi pemilu komersial ini mengeksploitasi isu politik dan sosial yang sensitif, termasuk yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Media-media palsu tersebut mengambil sumber dari media massa Malaysia, lalu meminta model AI menulis ulang konten tersebut beberapa kali sebelum diterbitkan kembali dengan nama samaran. Selain itu, mereka juga memplagiasi berita dari media asing yang memiliki hubungan dengan Rusia dan China, seperti TV BRICS, Xinhua, Sputnik/RIA, dan CGTN, tanpa mencantumkan sumber aslinya.

Bridget Welsh dari University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia menilai insiden ini berpotensi memicu polarisasi politik yang tajam. 'Fragmentasi itulah yang benar-benar mengkhawatirkan dari apa yang terjadi di Malaysia,' tegas Bridget Welsh. Ia menekankan bahwa AI mempercepat proses perpecahan dengan membanjiri ruang publik oleh narasi yang memecah belah masyarakat.

Kasus ini berhasil dihentikan setelah Anthropic turun tangan dan menghapus akun-akun terkait. Namun, peristiwa ini mencuatkan kekhawatiran luas di Asia Tenggara, wilayah yang rawan berita palsu dan memiliki tingkat konsumsi media sosial yang tinggi. Maria Ressa, peraih Nobel dan jurnalis Filipina, menyebut Asia Tenggara telah lama menjadi tempat uji coba teknik propaganda dan manipulasi publik yang kemudian direplikasi di negara-negara Barat.

Ben Loh dari Monash University Malaysia menambahkan bahwa AI mampu memicu ketegangan sosial yang sudah ada, seperti kasus kebencian terhadap pengungsi Rohingya. 'Ketika mereka melihat konten seperti ini, meskipun dihasilkan oleh AI, itu akan semakin memperkuat apa yang mereka yakini,' kata Ben Loh. Sementara itu, Katie Harbath dari Anchor Change menyebut bahwa dalam kasus ini, pelaku bisa jadi dari pemerintah, lembaga propaganda, atau perusahaan swasta yang bertujuan mengaburkan informasi faktual. Banjir berita palsu ini juga berpotensi merusak kualitas model bahasa besar (LLM) karena AI akan otomatis menerima dan mengutip informasi palsu tersebut sebagai fakta. Pemilu Malaysia diperkirakan berlangsung akhir 2027, Filipina dan Kamboja pada 2028, dan Indonesia pada 2029.

Analisis Redaksi

Skema yang diungkap Anthropic bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan ancaman struktural bagi integritas demokrasi di Asia Tenggara. Fakta bahwa AI digunakan untuk menulis ulang berita dan membanjiri 222 daerah pemilihan menunjukkan bahwa biaya produksi disinformasi kini turun drastis. Ketika kecepatan dan kuantitas konten palsu melampaui kemampuan verifikasi fakta oleh media arus utama, masyarakat kehilangan kompas kebenaran. Ini adalah era baru di mana propaganda tidak lagi dibuat tangan, melainkan diproses oleh mesin dengan skala industri.

Yang perlu diwaspadai adalah efek domino dari pencemaran data. Jika LLM terkontaminasi dengan berita dari portal palsu seperti 'Malaysia Pulse' atau media asing yang pro-Rusia/Tiongkok, maka asisten AI global akan mulai memberikan jawaban yang bias kepada pengguna. Ini menciptakan lingkaran setan: media palsu memberi makan AI, dan AI yang tercemar itu kembali memproduksi konten lebih palsu. Langkah logis berikutnya adalah regulasi ketat terhadap penggunaan AI dalam kampanye politik serta transparansi sumber data pelatihan LLM oleh perusahaan teknologi besar.

Untuk Indonesia yang akan menggelar pemilu 2029, kasus Malaysia adalah peringatan dini. Dengan tingginya literasi digital yang masih bervariasi dan mudahnya akses ke data pemilih, potensi penyalahgunaan AI serupa sangat nyata. Publik dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan daya tangkal terhadap narasi SARA yang diproduksi secara otomatis. Tanpa intervensi, teknologi yang seharusnya membantu justru akan menjadi ampuh senjataan politik yang menghancurkan kohesi sosial.