Trump Tunjuk Clayton Pimpin Super Intelligence Council, Vance-Bessent Sertai

Presiden Donald Trump menunjuk Direktur Intelijen Nasional AS, Jay Clayton, sebagai penanggung jawab lembaga kecerdasan buatan di Gedung Putih, menggeser fokus dari pendekatan regulasi longgar ke konsolidasi strategis.

Wall Street Journal (WSJ) melaporkan penunjukan ini pada Sabtu (3/10), berdasarkan wawancara dengan Walter Joseph Clayton III. Clayton, yang baru diangkat sebagai kepala intelijen pada Agustus lalu, diberi mandat memimpin lembaga baru tersebut.

Tugas utamanya adalah melaporkan risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh AI dalam waktu 120 hari. "Presiden meminta agar dibentuk sebuah kelompok" yang disebut sebagai "Pasukan Super Intelijen" untuk memastikan AS tetap menjadi pemimpin dalam AI tingkat lanjut sembari melindungi kepentingan rakyat Amerika," ujar Clayton kepada WSJ. "Risiko jika tidak menjadi yang pertama sangatlah besar".

Lembaga ini akan meninjau risiko terkait [AI](https://www.kompas.com/teknologi) serta mekanisme pelaporan pemerintah saat ini terkait pelanggaran, peretasan, dan insiden lainnya. Setelah evaluasi, mereka akan merekomendasikan cara memperkuat kemampuan respons pemerintah federal berdasarkan wewenang yang ada. Reuters menyebut keamanan AI jadi isu utama beberapa minggu terakhir, dengan peringatan para peneliti bahwa teknologi ini dapat membunuh manusia dalam kurun satu dekade.

Komposisi gugus tugas ini didominasi figur senior pemerintahan dan korporasi. Wakil ketua dijabat Emil Michael, Scott Kupor, dan Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) Andrew Ferguson. Anggota inti mencakup Wakil Presiden JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles. [Investor](https://www.republika.co.id/ekonomi) modal ventura David Sacks dan mantan Menlu Condoleezza Rice masuk sebagai penasihat eksternal. Penunjukan Clayton ini menjadi kali kedua Trump memilih penasihat khusus untuk mengawasi keputusan AI di pemerintahan, menggantikan peran Sacks yang memegang posisi tersebut di awal masa jabatan kedua Trump.

Analisis Redaksi

Langkah strategis ini menandai pergeseran paradigma dari deregulasi murni ke keamanan nasional berbasis teknologi. Dengan menempatkan kepala intelijen di posisi sentral, Trump mengintegrasikan ancaman siber dan ketimpangan teknologi ke dalam doktrin keamanan dalam negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan superioritas teknologi AS atas China tanpa terjebak birokrasi regulasi yang lambat.

Struktur komando yang melibatkan figur non-teknis seperti Vance dan Bessent menunjukkan adanya integrasi lintas sektor antara pertahanan, ekonomi, dan politik luar negeri. Namun, kurangnya transparansi publik dalam proses pembentukan 'Pasukan Super Intelijen' ini dapat memicu kritik terhadap akuntabilitas. Publik perlu mengawasi bagaimana rekomendasi 120 hari ini akan diimplementasikan, mengingat potensi konflik kepentingan antara tujuan bisnis penasihat eksternal dan kepentingan negara.