Sudaryono Perintahkan Sidak Harian Dapur MBG, Ancam Pecat Oknum Tidak Patuh

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengeluarkan perintah keras kepada jajarannya, mulai dari Koordinator Kecamatan (Korcam) hingga tingkat wilayah, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) rutin setiap hari ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini diambil sebagai respons terhadap rendahnya tingkat kepatuhan di lapangan yang dinilai mengancam kelangsungan program prioritas nasional tersebut. Sudaryono menegaskan bahwa kelalaian dalam pengawasan bisa berdampak buruk pada seluruh sistem distribusi gizi.

Menurut Sudaryono, masalah utama bukan pada mayoritas petugas yang bekerja dengan baik, melainkan pada sedikit oknum yang merusak citra keseluruhan. "Semuanya buruk seolah-olah semua buruk karena satu keburukan atau dua keburukan, padahal sebetulnya mayoritas dari kita ini sudah kerja dengan baik. Kemudian demoralisasi karena satu dua oknum yang kemudian kerjanya tidak baik," ujarnya melalui akun Instagram @sudaru_sudaryono pada Minggu (4/10). Pernyataan ini menyoroti tekanan moral yang dirasakan oleh pekerja lapangan akibat kesalahan segelintir individu.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, Sudaryono mewajibkan pejabat level tinggi seperti Kepala Koordinasi Lapangan (Korwil), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dan Koordinator Area Kerja (Karek) untuk turun langsung ke lapangan. Ia juga melibatkan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN untuk memastikan kehadiran pejabat di titik-titik layanan. "Jujur dan saya di apel ini memerintahkan kepada seluruh jajaran KPPG dan ke bawah... Saya minta setiap apel itu Korwil berada di salah satu dapur dan melakukan sidak," tegasnya. Perintah ini mengubah pola kerja dari reaktif menjadi proaktif dan terstruktur.

Sudaryono tidak segan mengkritik mentalitas sumber daya manusia yang bekerja asal-asalan, bahkan mengancam sanksi tegas seperti pencopotan atau "amputasi" karier bagi yang tidak mampu dibina. "Masa baru ada sidak baru tertib gitu loh... manakala ternyata Anda memang tidak bisa dibina ya mohon maaf, harus kita, harus kita amputasi," ucapnya. Ia mengingatkan bahwa pertaruhan di sini adalah keberhasilan program, bukan sekadar kewajiban administratif. Oknum yang bekerja sembarangan dinilai merugikan diri sendiri dan institusi.

Isu lain yang disorot adalah mandeknya pelaporan dan pengaduan di level menengah, seperti KPPG atau Korwil, yang sering kali membuat keluhan dari kepala SPPG atau mitra dapur hilang tanpa penyelesaian. Untuk mengatasi hal ini, Sudaryono menginstruksikan agar seluruh laporan disalurkan langsung ke Deputi Tawas di kantor pusat guna memastikan transparansi dan pemantauan penyelesaian masalah. "Tetap harus ada, ditembusi gitulah ke kantor pusat BGN, sehingga kita bisa monitoring penyelesaian persoalan yang Anda lakukan di lapangan," imbuhnya. Langkah ini bertujuan menutup celah birokrasi yang menghambat respons terhadap masalah di lapangan.

Analisis Redaksi

Perintah sidak harian ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan internal dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis. Di balik retorika pengawasan, tersembunyi kekhawatiran akan inefisiensi dan potensi penyimpangan yang dapat menghambat tujuan awal program, yaitu perbaikan gizi masyarakat. Jika pengawasan bersifat insidental, celah untuk pelanggaran akan tetap terbuka lebar.

Dan yang tidak kalah penting adalah aspek akuntabilitas vertikal. Dengan mewajibkan laporan langsung ke pusat, BGN mencoba memutus rantai birokrasi yang sering kali menjadi penyaring informasi. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa masalah di dapur benar-benar sampai ke meja pengambilan keputusan, bukan terjebak di tengah jalan.