Prabowo Perintahkan Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengar Kritik Publik di Hambalang

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (4/10/2026). Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan tertinggi negara kepada dua figur strategis di lembaga komunikasinya itu, tanpa melalui mekanisme rapat kementerian yang formal.

Agenda pertemuan tertutup ini terkonfirmasi dari unggahan resmi akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet. Di sana, Prabowo menegaskan bahwa peran Bakom harus diperkuat dalam dua arah: menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan kepada publik, serta membangun jembatan komunikasi yang lebih dekat. Presiden tidak ingin narasi negara tersisih di tengah keriuhan opini publik.

"Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan," tulis akun @sekretariat.kabinet. Penekanan pada kesederhanaan ini merupakan koreksi diam-diam terhadap gaya elitis birokrasi yang kerap menggunakan jargon teknokratis yang jauh dari lidah masyarakat awam.

Prabowo juga memberikan mandat tambahan yang jarang dilakukan oleh pemimpin lain: Bakom tidak boleh hanya menjadi corong satu arah. Lembaga ini wajib mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat, lalu meneruskannya secara langsung kepada kementerian, lembaga terkait, dan Presiden. Ini mengubah posisi Bakom dari sekadar pelayan siaran pemerintah menjadi filter umpan balik sosial.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Tujuannya agar setiap kebijakan dipahami secara utuh, dan suara aspirasi rakyat benar-benar didengar oleh penguasa. Langkah ini menunjukkan urgensi Prabowo dalam menjembatani kesenjangan pemahaman antara pusat dan daerah selama masa transisi pemerintahan.

Analisis Redaksi

Langkah Prabowo memanggil pimpinan Bakom ke Hambalang dengan agenda spesifik ini menandakan perubahan paradigma dalam pengelolaan ekonomi publik dan tata kelola negara. Fokus pada 'bahasa sederhana' dan 'mendengar kritik' bukan sekadar retorika, melainkan upaya strategis untuk mengurangi friksi sosial akibat implementasi program. Ketika komunikasi menjadi bidah, kredibilitas program akan tergerus oleh misinterpretasi.

Apa yang perlu diwaspadai adalah potensi hambatan birokratis dalam meneruskan kritik ke Presiden secara real-time. Jika mekanisme ini tidak didukung oleh sistem data terpadu, Bakom berisiko menjadi perantara lambat yang gagal menangkap denyut nadir rakyat. Secara logis, langkah selanjutnya adalah pembentukan tim khusus di Bakom yang bertugas memetakan keluhan berbasis data, bukan sekadar kutipan anekdotis. Keberhasilan ini akan menentukan apakah Hambalang menjadi pusat dialog atau kembali menjadi ruang tumpuan elitis.