Poengky Indarti: Visi 'Polri Bersama Masyarakat' Harus Jadi Pemicu Perubahan, Bukan Sekadar Slogan

Pengamat kepolisian Poengky Indarti menegaskan bahwa visi baru Polri, "Polri Bersama Masyarakat", bukan sekadar jargon, melainkan instrumen pengawasan internal yang wajib dipatuhi oleh seluruh personel di lapangan. Dalam penilaian kritisnya, ia menilai bahwa implementasi visi ini harus menjadi pengingat keras bagi setiap anggota, terutama di tengah dinamika keamanan yang kian kompleks di era modern. Penekanan ini muncul seiring pelantikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Kapolri yang baru, di mana Presiden Prabowo Subianto berharap sinergi kepolisian dengan rakyat semakin kuat. Bagi Poengky, transformasi budaya kerja ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan kepolisian terkini.

Budaya lama yang seringkali kaku dan birokratis harus ditinggalkan jika ingin visi ini hidup. Poengky Indarti menekankan bahwa jarak antara kepolisian dan masyarakat sering kali terlebar akibat masalah komunikasi dan respon cepat yang kurang optimal di tingkat bawah. Dengan visi yang baru, setiap tindakan personel dinilai harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial kepada publik. Hal ini sejalan dengan harapan publik yang mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Perubahan paradigma dari "kepolisian yang mengutamakan" menjadi "kepolisian yang melayani" adalah langkah krusial yang tidak bisa ditawar lagi.

Konteks pelantikan pimpinan tertinggi di Korps Bhayangkara ini terjadi di tengah tuntutan tinggi masyarakat terhadap profesionalisme aparat keamanan. Isu-isu seperti penanganan demonstrasi, pemberantasan narkoba, hingga respon terhadap kriminalitas siber terus menjadi sorotan tajam dari berbagai lapisan masyarakat. Poengky melihat visi "Polri Bersama Masyarakat" sebagai respons strategis untuk memangkas jarak tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa niat baik hanya akan menjadi angan-angan jika tidak didukung oleh sistem sanksi dan reward yang tegas di internal Polri. Tanpa koreksi struktural yang nyata, slogan tersebut berpotensi hanya menjadi hiasan di papan reklame internal institusi.

Implementasi di lapangan akan menjadi penentu keberhasilan visi ini. Di tingkat daerah, interaksi langsung antara polisi dan warga harus berubah kualitasnya, bukan hanya kuantitasnya. Poengky Indarti menilai bahwa personel harus dilatih untuk berempati sekaligus tetap tegas dalam penegakan hukum. Tantangan terbesar bukan lagi pada sumber daya manusia yang kurang, melainkan pada mentalitas yang masih bertahan dari era lama. Jika mentalitas tersebut tidak berubah, maka visi bersama masyarakat hanya akan berhenti di level presentasi, tanpa berdampak pada menurunnya angka kriminalitas atau meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi keamanan negara.

Dampak jangka panjang dari penerapan visi ini sangat krusial bagi stabilitas nasional. Ketika masyarakat merasa bahwa polisi adalah mitra, bukan lawan atau penguasa, maka partisipasi sipil dalam menjaga keamanan akan meningkat secara organik. Poengky meyakini bahwa kepercayaan publik adalah modal utama bagi efektivitas kerja kepolisian modern. Tanpa kepercayaan, segala upaya penegakan hukum akan menghadapi resistensi sosial yang berat. Oleh karena itu, kepemimpinan Polri yang baru harus mampu menunjukkan bukti nyata, bukan sekadar retorika, dalam upaya mempererat tali persaudaraan dengan rakyat.

Analisis Redaksi

Perdebatan yang disampaikan Poengky Indarti ini menyentuh jantung permasalahan struktural kepolisian, yaitu jurang kultural antara institusi dan publik. Visi "Polri Bersama Masyarakat" yang diproyeksikan dalam pelantikan terbaru ini merupakan upaya rekonsiliasi kebijakan. Namun, dalam praktik jurnalistik selama dua dekade terakhir, kita menyadari bahwa niat politik di puncak hierarki sering kali terdistorsi saat turun ke level akar rumput. Tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi penegakan disiplin internal. Jika personel yang melanggar tetap berlindung di balik kode kehormatan tanpa konsekuensi publik yang jelas, maka visi tersebut akan mengalami disonansi kognitif di masyarakat.

Apa yang perlu diwaspadai adalah potensi performative policing, di mana perubahan sikap hanya terjadi saat kamera media sedang mengarah ke sana. Poengky mengingatkan agar visi ini menjadi pengingat, bukan sekadar poster. Ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan harus diperkuat, mungkin melalui integrasi teknologi atau pelaporan masyarakat yang lebih aman dan anonim. Tanpa validasi dari masyarakat sipil secara berkala, keberhasilan visi ini hanya akan dapat diukur melalui statistik internal yang bisa saja dimanipulasi untuk kepentingan karier pejabat. Publik harus tetap menjadi wasit yang tidak mau tidur.

Secara logis, langkah selanjutnya bukan hanya pelatihan, melainkan reformasi mekanisme pengaduan masyarakat di tingkat Polsek dan Polres. Jika saluran ini masih macet, visi "bersama masyarakat" hanya akan menjadi narasi kosong. Kita akan menyaksikan apakah kepemimpinan baru mampu memecahkan tabu-tabu lama dalam organisasi atau justru mempertahankan status quo dengan kemasan baru. Awalnya, semua terlihat indah di panggung, tapi akhir cerita ditentukan oleh seberapa jauh polisi benar-benar mendengar keluhan warga di warung kopi, bukan di ruang rapat yang ber-AC.