Pemerintah Perbarui Sistem Bansos dengan Verifikasi Digital dan Agen Lokal

Pemerintah Indonesia memulai registrasi ulang bantuan sosial (bansos) tahun 2027 melalui Perlinsos Digital, yang menargetkan 48 juta pendaftar hingga akhir 2026. Sistem ini memanfaatkan data biometrik dari Dukcapil untuk memverifikasi kelayakan penerima, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Perlinsos Digital telah menjangkau 5,5 juta pendaftar hingga kini. Proses registrasi mandiri dapat dilakukan melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyediakan NIK KTP, nomor meter PLN, dan melalui verifikasi wajah. Bagi warga yang kesulitan, pemerintah menyiapkan Agen Perlinsos seperti Pendamping PKH, RT/RW, atau Kawan Perlinsos, termasuk ASN, TNI, dan Polri.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong perluasan agen Perlinsos untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Agen ini dilatih untuk membantu warga dalam proses validasi melalui smartphone, yang mempercepat proses hingga lima hingga tujuh detik.

Data Dukcapil menjadi basis utama verifikasi karena mencakup sidik jari, wajah, dan retina. Data ini diintegrasikan dengan kementerian/lembaga lain, seperti BPN untuk kepemilikan tanah dan kepolisian untuk kepemilikan kendaraan, guna memastikan kelayakan penerima.

Perluasan agen disesuaikan dengan karakteristik daerah. Di Bali, misalnya, agen berasal dari kader posyandu. Sistem ini juga memberikan informasi jenis bantuan yang diterima, baik tunai maupun non-tunai. Kemendagri menyiapkan dukungan melalui Ditjen Dukcapil dan tim terkait untuk pelatihan dan sistem di daerah.

Analisis Redaksi

Langkah pemerintah memperbarui sistem bansos dengan teknologi digital dan agen lokal menunjukkan komitmen meningkatkan akurasi dan transparansi. Integrasi data Dukcapil dengan lembaga lain memungkinkan profiling yang lebih mendalam, mengurangi risiko salah sasaran. Namun, tantangan tetap ada, terutama di daerah terpencil dengan akses digital terbatas.

Peran Agen Perlinsos menjadi kunci keberhasilan. Mereka tidak hanya memfasilitasi teknis, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Keberagaman sumber agen, dari RT/RW hingga TNI, menunjukkan pendekatan partisipatif yang perlu dipertahankan.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan pelatihan agen berkualitas dan sistem digital yang stabil. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur dampak dan menyesuaikan kebijakan. Inisiatif ini berpotensi menjadi model efektif penyaluran bansos di negara berkembang lainnya.