Kapolri Suyudi Ario Seto Mutasi 19 Kapolda dan Pejabat Utama Mabes Polri

Mutasi besar-besaran perwira tinggi dan menengah Polri resmi terjadi, menjangkau 19 jabatan Kapolda serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri berdasarkan Surat Telegram ST/2205/X/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Keputusan ini diambil langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yang memberikan tenggat waktu 14 hari bagi para perwira terkait untuk melaksanakan tugas barunya. Pergantian posisi ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan penataan struktural signifikan di tubuh kepolisian pusat hingga daerah.

Di level puncak, terjadi pergantian kepemimpinan di Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum). Komjen Asep Edi Suheri, yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya, naik mengisi posisi ini menggantikan Komjen Wahyu Widada. Wahyu kini dipindahtugaskan ke Kementerian ATR/BPN. Selain itu, jabatan Kabaintelkam beralih dari Komjen Yuda Gustawan ke Irjen Dedy Kusuma Bakti, sementara Yuda ditugaskan ke Kantor Staf Kepresidenan. Pola serupa terjadi pada posisi [Kabareskrim] di mana Irjen Asep Safrudin menggantikan Komjen Syahardiantono yang juga ditugaskan ke KSP.

Beberapa jabatan strategis lainnya turut mengalami perombakan. Irjen Hery Herjawan, mantan Kapolda Riau, kini memimpin Baharkam menggantikan Komjen Karyoto yang akan pensiun. Di sisi pendidikan, Irjen Rudi Darmoko, mantan Kapolda NTT, ditunjuk sebagai Kalemdiklat menggantikan Komjen RZ Panca Putra yang dipindahkan ke Kementerian Hukum. Terdapat pula penunjukan baru untuk jabatan asisten dan direktorat, termasuk Irjen Andik Setiyono sebagai Astamarena dan Brigjen Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri.

Selain pejabat utama, rotasi juga menyentuh 19 jajaran Kapolda di seluruh Indonesia. Langkah ini menunjukkan intensitas pengendalian personel yang tinggi, di mana hampir seluruh pimpinan daerah dan pusat mengalami perubahan wajah kepemimpinan dalam satu gelombang mutasi. Nama-nama seperti Irjen Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadivpropam dan Irjen Roberto GM Pasaribu sebagai Kadiv TIK juga menjadi bagian dari restrukturisasi ini, menandai penataan menyeluruh terhadap fungsi-fungsi internal Polri.

Surat telegram tersebut menegaskan perintah tegas kepada para Pati dan Pamen untuk segera mengambil alih posisi baru. Dalam hitungan dua minggu, peta komando dan pengendalian Polri akan bergeser secara substansial. Ini bukan hanya soal pergantian nama, tetapi pengalokasian ulang kekuatan intelijen, reserse, hingga pengawasan internal yang vital bagi jalannya hukum dan ketertiban umum di bawah naungan [Kepolisian Negara Republik Indonesia].

Analisis Redaksi

Reposisi 19 Kapolda secara serentak menandakan adanya evaluasi kinerja massal di tingkat daerah. Ketika puluhan pimpinan daerah sekaligus berganti, ini biasanya mengindikasikan ketidakpuasan pada performa atau kebutuhan akan pendekatan yang berbeda dalam memulihkan kepercayaan publik. Pergerakan dari Kapolda Metro Jaya ke Irwasum juga mengisyaratkan penguatan fungsi pengawasan internal, mungkin sebagai respons terhadap kasus-kasus pelanggaran disiplin yang memerlukan penanganan lebih ketat dari tokoh senior.

Aliran perwira menuju instansi sipil seperti Kementerian ATR/BPN, KSP, dan Kementerian Hukum menunjukkan sinergi antarlembaga yang semakin kuat. Namun, publik perlu mewaspadai apakah rotasi masif ini akan berdampak pada kontinuitas program penanganan kasus di daerah. Pergantian terlalu sering dapat memutus benang merah penanganan perkara kompleks. Langkah selanjutnya harus diukur dari seberapa cepat pejabat baru mampu adaptasi dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing.