BRI dan KPK Perluas Barisan Agen Antikorupsi Lewat Sertifikasi PAKSI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melahirkan 41 calon Penyuluh Antikorupsi atau PAKSI baru. Langkah strategis ini menjadi bagian dari penguatan budaya integritas di dalam tubuh bank pelatihan tersebut. Program Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) BRI 2026 ini dirancang agar pemahaman pencegahan korupsi tidak lagi sebatas teori di atas kertas, tetapi berubah menjadi perilaku nyata di lapangan.

Direktur Legal & Compliance BRI, Mahdi Yusuf, menegaskan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan bergantung pada budaya dan perilaku insan yang menjalankannya, bukan sekadar sistem kebijakan. "Tidak hanya membangun pemahaman mengenai pencegahan korupsi, PELOPOR BRI 2026 juga diarahkan untuk melahirkan insan BRI yang mampu menjadi agen perubahan sekaligus teladan integritas di lingkungan kerja masing-masing sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI)," ujarnya dalam keterangan tertulis Minggu (4/10/2026). Peserta direkrut dari berbagai lini kritis seperti audit, legal & compliance, manajemen risiko, hingga fungsi bisnis dan operasional dari berbagai wilayah.

Rangkaian pelatihan telah dimulai secara daring pada 11 September 2026, dilanjutkan dengan tatap muka pada 14-19 September 2026. Lokasinya berada di BRI Corporate University, Regional Campus Bandung, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Para peserta dibekali materi mendalam mengenai benturan kepentingan, gratifikasi, hingga internalisasi nilai integritas yang relevan dengan proses bisnis bank. KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi turut serta dalam memandu proses pembelajaran ini.

Ini bukan upaya pertama bagi BRI. Program serupa sudah berjalan sejak 2024 untuk memperkuat barisan penyuluh antikorupsi. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menekankan bahwa integritas SDM adalah kunci efektivitas sistem pencegahan korupsi. "Efektivitas sistem pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh integritas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut. Karena itu, integritas perlu terus dijaga dan diperkuat melalui komitmen pribadi sekaligus lingkungan kerja yang mendukung perilaku antikorupsi," katanya. Kolaborasi ini krusial mengingat BRI memiliki jaringan luas dan ekosistem bisnis yang kompleks di seluruh Indonesia.

Proses tidak berhenti setelah pelatihan selesai. Ke-41 peserta tersebut wajib mengikuti asesmen sertifikasi penyuluh antikorupsi sesuai standar kompetensi yang berlaku. Sertifikasi ini berbeda dengan sekadar sertifikat keikutsertaan; ia adalah uji kompetensi nyata. Mereka diwajibkan mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun selama program, bertujuan membawa semangat integritas ke unit kerja masing-masing agar budaya antikorupsi melekat dalam setiap proses bisnis.

Analisis Redaksi

Langkah BRI melakukan sertifikasi ketat terhadap calon penyuluh internal menunjukkan perubahan paradigma dari kepatuhan reaktif menuju pencegahan proaktif. Dengan melibatkan lini audit, legal, dan risiko secara spesifik, bank BUMN ini menyadari bahwa titik rawan korupsi sering kali muncul di area regulasi dan pengawasan internal, bukan hanya di cabang. Ini adalah investasi mahal pada 'perangkat lunak' korporasi, yang sering kali diabaikan oleh institusi keuangan lain di tengah tekanan kinerja.

Perlu diwaspadai adanya risiko 'kelelahan compliance' jika inisiatif ini hanya berhenti pada seremoni pelatihan tanpa insentif atau penegakan disiplin yang tegas di level manajemen puncak. Sertifikasi PAKSI harus diikuti oleh mekanisme pelaporan langsung yang independen, agar penyuluh tidak menjadi bagian dari budaya 'sekadar tanda tangan' semata. Keberhasilan program ini ditentukan oleh keberanian internal dalam membongkar masalah, bukan sekadar memperbanyak jumlah orang yang paham teori anti-korupsi.

Secara logis, langkah berikutnya adalah integrasi data kinerja PAKSI dengan evaluasi kinerja tahunan karyawan. Jika integritas tidak diposisikan sebagai KPI yang berdampak pada promosi, maka inisiatif 2026 ini berisiko menjadi proyek jangka pendek. Publik dan investor akan menunggu tanda-tanda riil: apakah temuan pelanggaran internal turun signifikan setelah program ini, ataukah hanya sekadar pelaporan administratif yang lebih rumit.