Prabowo Lantik Eks Aktivis KAMI Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom Gantikan Qodari

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menggantikan Muhammad Qodari di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10). Keputusan ini menempatkan seorang mantan aktivis yang pernah dipenjara karena menentang kebijakan pemerintah ke dalam jantung mesin komunikasi negara.

Syahganda bukan wajah baru di gelanggang perlawanan. Ia dikenal luas sebagai bagian dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Pada 2020, polisi menangkapnya buntut dari cuitan dan protes kerasnya atas pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan. Ia baru menghirup udara bebas dari rumah tahanan Bareskrim Polri pada Agustus 2021.

Akar perlawanannya tertanam jauh lebih tua. Menurut beberapa sumber, Syahganda sudah aktif sebagai demonstran sejak mengenyam pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada era 1980-an. Ia turun ke jalan menentang pemerintahan Orde Baru. Kampus mengeluarkannya. Langkah itu tak mematahkannya. Ia melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Jejak politiknya bergerak dinamis pasca-Reformasi 1998. Syahganda ikut membentuk organisasi kemasyarakatan Daulat Rakyat yang kemudian berubah menjadi partai politik. Bersama Adi Sasono, ia mendirikan Partai Merdeka dan maju sebagai calon legislatif dapil Tangerang pada Pemilu 2004. Upayanya kandas. Lima tahun berselang, ia menggandeng Golkar untuk kembali mencalonkan diri ke DPR lewat dapil Bogor pada 2009. Hasilnya sama. Kegagalan di jalur parlemen mendorongnya mendirikan Sabang Merauke Circle, sebuah lembaga kajian publik, bersama rekan-rekannya pada 2010.

Di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, suaranya kembali lantang. Ia mengkritik tajam cara Jokowi menangani pandemi COVID-19 hingga pengesahan Omnibus Law. Sikap kritis itu berputar arah ketika Prabowo berkuasa. Pada 25 Januari 2025, Syahganda mendirikan GREAT Institute. Lembaga riset ini secara terbuka menulis pandangannya terkait pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Prabowo memiliki visi kerakyatan yang sejalan dengan perjuangan lembaganya, yakni terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan merata. "GREAT Insititute menilai bahwa ideologi Presiden Prabowo yang tercermin dari program kerja dan pernyataan-pernyataannya yang jauh berbeda dari rezim pemerintahan sebelumnya yang sangat neoliberal," tulis laman resmi lembaga tersebut, dikutip pada Jumat (2/10).

Pergantian pucuk pimpinan Bakom dari tangan Qodari ke Syahganda menandai pergeseran gaya komunikasi istana. Publik kini menanti bagaimana seorang mantan pentolan oposisi menjalankan tugas menyuarakan kebijakan pemerintah yang dulu kerap ia hujat.

Analisis Redaksi

Penunjukan Syahganda Nainggolan menunjukkan pragmatisme politik tingkat tinggi di lingkaran Istana. Seorang aktivis yang sempat mendekam di sel Bareskrim karena menolak UU Ciptaker kini diserahi kendali narasi nasional. Transisi dari pengkritik paling vokal era Jokowi menjadi juru bicara utama era Prabowo bukan sekadar ganti baju. Ini adalah sinyal bahwa istana ingin merangkul elemen-elemen sipil yang selama ini berada di seberang pagar, sekaligus menetralisir potensi resistensi dari kelompok aktivis akar rumput.

GREAT Institute yang ia dirikan awal tahun ini berfungsi layaknya jembatan intelektual sebelum pelantikan resmi terjadi. Pernyataan lembaga tersebut yang menyebut ideologi Prabowo "jauh berbeda dari rezim pemerintahan sebelumnya yang sangat neoliberal" adalah fondasi legitimasi bagi Syahganda untuk masuk ke sistem. Ia tidak sekadar bergabung, melainkan membangun argumen bahwa perpindahannya adalah konsistensi ideologis, bukan pengkhianatan terhadap prinsip aktivismenya.

Tugas terberat Syahganda sudah menanti di depan mata. Mesin komunikasi pemerintah membutuhkan presisi, bukan sekadar retorika jalanan. Pengalaman panjangnya dari ITB, Daulat Rakyat, Partai Merdeka, hingga Sabang Merauke Circle memberinya jaringan luas, tetapi mengelola komunikasi pemerintah menuntut disiplin birokrasi yang berbeda total dengan dinamika ormas atau lembaga think tank. Keberhasilannya akan diukur dari seberapa cepat ia mampu menyelaraskan idealisme masa lalunya dengan realitas kebijakan kabinet hari ini.