Suyudi Tegaskan Penggunaan Kekuatan Polisi Harus Proporsional dan Terdokumentasi di Uji Kelayakan DPR

Komjen Suyudi Ario Seto mewajibkan setiap penggunaan kekuatan oleh kepolisian harus sah, proporsional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri di hadapan Komisi III DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (1/10) pagi. Pernyataan tegas ini menjadi sinyal kuat bagaimana ia memandang batas kewenangan aparat dalam mengawal dinamika demokrasi domestik.

Suyudi tidak sekadar bicara soal prosedur teknis penindakan. Ia menempatkan aturan main penggunaan kekuatan sebagai bagian tak terpisahkan dari napas demokrasi itu sendiri. Setiap tindakan represif yang diambil petugas di lapangan, menurut pandangannya, wajib memiliki pijakan legalitas yang bisa diaudit kapan saja oleh publik maupun lembaga pengawas.

Sikapnya terhadap aksi unjuk rasa juga digariskan dengan sangat jelas. Mantan perwira tinggi ini menegaskan bahwa demonstrasi harus dilayani dan diamankan sebagai bagian dari demokrasi. Pelaku demokrasi harus dilindungi tanpa kecuali. "Peserta damai dilindungi, pelaku kekerasan ditindak berdasarkan perilaku dan bukti," kata Suyudi di ruang rapat komisi yang membidangi urusan hukum tersebut.

Pemisahan antara peserta aksi damai dan provokator kekerasan menjadi catatan penting. Pendekatan ini menuntut ketelitian intelijen dan kesabaran petugas di lapangan agar tidak terjadi pukul rata dalam penanganan massa. Bukti dan perilaku individu menjadi satu-satunya tolok ukur penindakan, bukan afiliasi kelompok atau tekanan situasi sesaat.

Di luar isu unjuk rasa, Suyudi memetakan sejumlah ancaman nyata yang membentang di berbagai sektor. Konflik sosial, konflik di Papua, keamanan perbatasan, premanisme, kejahatan jalanan, judi daring (judi online), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga kejahatan siber masuk dalam radar utamanya. Deretan masalah ini diakui memerlukan pola penanganan yang berbeda-beda, tetapi tetap berada dalam satu koridor hukum yang sama.

Rentetan tantangan tersebut menunjukkan betapa kompleksnya beban yang menanti pemimpin Polri berikutnya. Dari ancaman konvensional seperti premanisme dan kejahatan jalanan hingga kejahatan lintas negara berkedok teknologi, semuanya menuntut adaptasi cepat tanpa mengorbankan prinsip kepatuhan pada aturan main yang berlaku.

Analisis Redaksi

Penekanan berulang pada kata 'terdokumentasi' oleh Komjen Suyudi Ario Seto bukanlah retorika kosong di ruang sidang Komisi III DPR. Ini adalah respons langsung terhadap rentetan kritik masyarakat sipil selama bertahun-tahun terkait praktik kekerasan berlebihan yang sulit dilacak akuntabilitasnya. Jika benar diterapkan, kewajiban dokumentasi ini akan mengubah budaya kerja aparat di lapangan yang selama ini kerap berlindung di balik kabut minimnya bukti visual saat terjadi insiden penindakan.

Pemisahan tegas antara perlindungan bagi peserta damai dan penindakan berbasis bukti terhadap pelaku kekerasan memberikan parameter baru yang lebih terukur. Selama ini, pembubaran paksa sering kali menyamaratakan seluruh massa sebagai ancaman. Janji Suyudi menuntut perubahan doktrin pelatihan yang signifikan di tingkat kepolisian daerah hingga satuan tugas di bawahnya agar pendekatan humanis tidak berhenti di atas kertas.

Langkah selanjutnya yang logis untuk menguji keseriusan visi ini adalah melihat bagaimana mekanisme pengawasan internal Polri akan dirancang ulang. Tanpa sistem audit independen yang mampu mengakses dokumentasi penggunaan kekuatan secara real-time, komitmen proporsionalitas hanya akan menjadi jargon manis saat uji kelayakan. Publik dan anggota dewan perlu memastikan bahwa janji pagi ini segera diterjemahkan ke dalam peraturan kapolda dan standar operasional prosedur yang mengikat seluruh jajaran.