Sarmuji Prioritaskan Industri Tekstil dan Sepat, Janji Benahi Masalah Sektor Padat Karya Satu per Satu

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10), menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita dengan mandat langsung memetakan serta membenahi persoalan sektor industri padat karya.

Sarmuji menegaskan langkah pertamanya adalah mencari akar masalah di lapangan. "Sektor industri itu harus menjadi leverage, daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Karena itu, itu mesti kita cari problem-problemnya, lalu kita benahi satu-satu," kata Sarmuji usai pelantikan.

Fokus utama kementerian kini bergeser pada sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif. Ia menyebut secara spesifik industri tekstil dan sepatu sebagai dua contoh sektor yang wajib diutamakan karena peran gandanya terhadap perekonomian nasional.

Pembenahan ini tidak akan berjalan sendirian. Sarmuji merancang koordinasi lintas kementerian yang cukup rumit. Kementerian Investasi ditugaskan menangani sisi hulu investasi, sementara Kementerian Perdagangan diminta mengevaluasi kebijakan impor, termasuk meninjau ulang pembukaan keran impor untuk produk yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Dua kementerian lain juga masuk dalam radar koordinasinya. "Kementerian Keuangan kita harus minta insentif untuk industri supaya tumbuh, Kementerian Hilirisasi, karena industri itu sebenarnya identik dengan hilirisasi. Masih banyak juga yang mesti kita selesaikan," ujarnya. Ia bahkan membuka kemungkinan Kementerian Perindustrian berada di bawah payung Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru dibentuk, meski struktur tersebut belum dipastikan.

Langkah Sarmuji membawa beban politik sekaligus teknokratis yang berat. Sebelum masuk kabinet, ia menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2024-2029 sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Pengalaman legislatifnya kini diuji langsung di ranah eksekutif, terutama saat jutaan buruh di sektor manufaktur menanti kepastian nasib pabrik-pabrik yang terus tergerus tekanan pasar global.

Analisis Redaksi

Penunjukan Sarmuji menandai pergeseran pendekatan pemerintah terhadap sektor manufaktur. Alih-alih sekadar mengejar angka investasi asing yang besar namun minim serapan tenaga kerja, fokus kini ditarik kembali ke industri dasar seperti tekstil dan sepatu. Ini sinyal bahwa pemerintah menyadari deindustrialisasi dini sedang mengancam stabilitas sosial. Jika pabrik-pabrik padat karya terus tumbang, gelombang pengangguran akan menjadi bom waktu yang sulit dijinakkan oleh program bantuan sosial mana pun.

Wacana menempatkan Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi patut dicermati tajam. Selama ini, hilirisasi kerap diasosiasikan eksklusif dengan tambang mineral. Menggabungkan industri manufaktur konvensional ke dalam nomenklatur hilirisasi berisiko membuat sektor tekstil atau alas kaki tersingkir dari prioritas anggaran. Birokrasi yang terlalu gemuk justru bisa memperlambat respons kementerian terhadap krisis yang bergerak cepat di lantai-lantai pabrik.

Tantangan terbesar Sarmuji terletak pada sinkronisasi empat kementerian sekaligus. Meminta insentif fiskal kepada Kementerian Keuangan di tengah ruang fiskal yang sempit bukan perkara mudah. Begitu pula menekan Kementerian Perdagangan agar berani menutup celah impor barang jadi yang mematikan produsen lokal. Tanpa ketegasan eksekusi, janji membenahi masalah satu per satu hanya akan berhenti sebagai retorika manis di hari pertama kerja.