Prabowo Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Soeharto Ditetapkan Pahlawan Nasional

Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tiba menjelang pukul 08.00 WIB.

Hadir di lapangan upacara, sejumlah pejabat negara tinggi turut mengikuti jalannya acara, mulai dari Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo hingga Menlu Sugiono dan Menko Polkam Djamari Chaniago. Ketua MPR Ahmad Muzani serta Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin juga terlihat berada di area monumen tersebut.

Formasi militer dalam upacara ini dipimpin oleh Kolonel Mar TNI Edo Sidharta Halilintar sebagai Komandan Upacara 1, dengan Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa menjabat perwira upacara. Ritual ini menjadi simbol penghormatan negara bagi para pahlawan yang gugur dalam sejarah kelam bangsa tersebut.

Upacara ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 yang diterbitkan di masa Presiden ke-2 RI Soeharto. Ironisnya, Prabowo telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2025, meski figur itu dikenal sebagai penguasa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun hingga Reformasi 1998.

Konteks peristiwa G30S 1965 yang diperingati ini menyangkut kematian tujuh perwira TNI yang kini disebut pahlawan revolusi. Sejarah juga mencatat peristiwa ini memicu pembantaian ribuan anggota PKI yang perkiraannya mencapai setengah juta nyawa.

Narasi resmi sering kali merujuk pada film Pengkhianatan G30S/PKI karya Nugroho Notosusanto yang menggambarkan penyiksaan berdarah. Namun, temuan Benedict Anderson dari Cornell University dalam tulisannya 'How Did The Generals Die' mengungkap hasil autopsi tidak menemukan indikasi penyiksaan seperti yang ditampilkan dalam perfilman tersebut.

Analisis Redaksi

Keputusan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan menegaskan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menciptakan narasi sejarah yang terbelah di ruang publik. Ini bukan sekadar simbolisme seremonial, melainkan upaya resmi negara untuk membungkus kembali tragedi 1965 dengan legitimitas yang lebih kuat di mata generasi muda.

Perlu diwaspadai bahwa konflik antara temuan forensik Benedict Anderson dan representasi sinematik negara akan terus memicu perdebatan historis. Jika data autopsi membuktikan minimnya penyiksaan, maka legitimasi narasi 'penyiksaan G30S' sebagai justifikasi politik Orde Baru menjadi goyah di tengah ingatan kolektif bangsa.

Langkah logis selanjutnya adalah transparansi data arsip forensik ke publik secara terbuka. Publik berhak mengetahui fakta sejarah yang terverifikasi secara ilmiah, bukan hanya narasi yang sudah dikurasi melalui film atau kepres yang lahir di era rezim tertentu.