Prabowo Lantik Komjen Wahyu Hadiningrat Jadi Wakapolri, Gantikan Dedi Prasetyo yang Pimpin Reforma Agraria

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menggantikan Komjen Dedi Prasetyo pada Kamis (1/10). Pelantikan ini sekaligus merombak dua pos strategis secara bersamaan. Dedi selanjutnya diangkat menjadi Kepala Badan Reforma Agraria, sebuah perpindahan lintas sektor yang jarang terjadi di tubuh birokrasi keamanan.

Sebelum menempati kursi nomor dua di Polri, Wahyu menjabat sebagai Asisten Utama Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) Kapolri. Penunjukannya ke posisi Astamarena itu terjadi setelah adanya rotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada September 2024. Jabatan tersebut menuntut ketajaman manajerial tinggi dalam mengelola anggaran institusi beranggotakan ratusan ribu personel.

Rekam jejak Wahyu banyak dihabiskan di wilayah hukum Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya pada Agustus 2018. Jauh sebelum itu, ia memimpin Polres Jakarta Selatan selama empat tahun, yakni pada 2012 hingga 2016. Setelah masa tugasnya di Jakarta Selatan selesai, ia dimutasi ke posisi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Kariernya kemudian menanjak saat ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya. Di bawah kepemimpinannya, polisi memulai penyelidikan terkait dugaan pornografi yang melibatkan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Selain kasus tersebut, Dirreskrimsus juga menyelidiki koperasi Pandawa. Dua kasus ini menyedot perhatian publik sangat besar pada masanya.

Pengalaman Wahyu tidak hanya berkutat pada urusan reserse. Berbagai posisi lain di kepolisian juga telah dijajaki oleh perwira tinggi ini. Ia pernah bertugas sebagai perwira tinggi Badan Intelijen Polri pada Badan Intelijen Negara (BIN), Direktur Respons Ancaman Deputi Bidang Intelijen Siber BIN, dan Wadir Tipid Siber Bareskrim Polri. Sebelum menjalani peran sebagai Astamarena, ia juga menduduki jabatan sebagai Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena).

Rangkaian penugasan tersebut menunjukkan profil komandan lapangan yang terbiasa bekerja di area sensitif. Kombinasi pengalaman intelijen siber, penanganan kejahatan khusus, hingga pengelolaan perencanaan anggaran membentuk portofolio yang lengkap bagi seorang Wakapolri. Publik kini melihat sosok yang pernah menangani kasus-kasus bising politik naik ke pucuk pimpinan kepolisian.

Analisis Redaksi

Pemilihan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri memperlihatkan kecenderungan Presiden Prabowo menempatkan figur dengan latar belakang intelijen dan penanganan kasus bernuansa politik di posisi kunci. Pengalaman Wahyu di BIN serta perannya mengawal penyelidikan kasus Rizieq Shihab memberi sinyal bahwa pemerintah menginginkan kepolisian yang solid dalam membaca dinamika sosial-politik. Rotasi Komjen Dedi Prasetyo ke Badan Reforma Agraria juga menarik dicermati sebagai upaya pemerintah mengawinkan pendekatan keamanan dengan penyelesaian konflik pertanahan yang kerap memicu gesekan di akar rumput.

Tantangan terbesar Wahyu bukan sekadar menjaga stabilitas internal kepolisian. Posisi Astamarena yang baru saja ditinggalkannya memberikan keuntungan karena ia memahami persis postur anggaran Polri. Namun, transisi dari pengelola perencanaan menjadi wakil panglima memerlukan kemampuan diplomasi kelembagaan yang berbeda. Ia harus mampu menjembatani kepentingan operasional di lapangan dengan arahan strategis presiden tanpa kehilangan objektivitas penegakan hukum.

Langkah selanjutnya yang logis adalah melihat bagaimana Wahyu mengisi pos-pos direktorat utama di bawah kendalinya. Apakah akan ada mutasi lanjutan untuk menyesuaikan arah kebijakan baru? Publik perlu mengawasi apakah rekam jejak panjangnya di unit reserse dan intelijen akan diterjemahkan menjadi pendekatan kepolisian yang lebih preventif atau justru semakin represif. Waktu yang akan membuktikan efektivitas komando barunya.