Prabowo Lantik Komjen Suyudi Jadi Kapolri Hari Ini Usai Disetujui DPR Secara Aklamasi

Presiden RI Prabowo Subianto memastikan pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (1/10) siang hari ini. Pengangkatan ini mengakhiri rangkaian proses politik kilat yang hanya memakan waktu kurang dari satu hari penuh di parlemen.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan jadwal pelantikan tersebut melalui pesan singkat kepada wartawan. "Rencana demikian calon kapolri yang baru akan dilantik oleh bapak Presiden siang hari ini nanti," kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

DPR menyetujui Komjen Suyudi sebagai calon tunggal tanpa hambatan berarti. Ia menjalani fit and proper test sekitar 20 menit di Komisi III DPR RI pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Suyudi menjadi satu-satunya nama yang diserahkan Presiden Prabowo lewat Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. "Dari nama yang diusulkan memang biasanya hanya satu calon," kata Puan usai Paripurna pengesahan Suyudi.

Rapat fit and proper test terhadap Suyudi juga digelar secara singkat, hanya sekitar 30 menit. Usai disahkan di Komisi III, nama Suyudi langsung dibawa ke Paripurna untuk disahkan. "Dari laporan yang kami terima bahwa tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan di Komisi III, karena memang Komisi III yang melakukan fit and proper dan alhamdulillah secara aklamasi tadi Komisi III menyetujui," kata Puan di kompleks parlemen, Kamis (1/10).

Saat menjalani uji kelayakan, Suyudi memaparkan visi kepemimpinannya jika memperoleh amanah sebagai Kapolri. Ia berjanji melanjutkan pembenahan dengan melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu. "Tema yang saya usung adalah Polisi Bersama Masyarakat, sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian," katanya.

Kecepatan proses persetujuan hingga pelantikan ini memberikan sinyal kuat tentang solidnya komunikasi antara Istana dan Senayan. Publik kini menanti bagaimana doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional di lapangan. Janji untuk melihat kekurangan institusi secara jernih menjadi tolok ukur awal bagi masyarakat sipil dalam menilai kinerja pimpinan Polri yang baru.

Analisis Redaksi

Proses pergantian pucuk pimpinan Polri kali ini berlangsung dengan tempo yang luar biasa cepat. Uji kelayakan yang hanya memakan waktu sekitar 20 menit di Komisi III dan total 30 menit hingga pengesahan menunjukkan absennya friksi politik antara eksekutif dan legislatif. Penyerahan satu nama melalui Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 membuktikan bahwa konsolidasi politik di lingkaran kekuasaan saat ini berjalan sangat rapat.

Doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" yang diusung Komjen Suyudi bukan sekadar slogan seremonial. Pernyataannya untuk melihat kekurangan institusi secara jernih sekaligus memperluas capaian pendahulu mengindikasikan adanya kesadaran atas problem internal Polri yang selama ini kerap dikritik publik. Tantangan terbesarnya adalah menerjemahkan orientasi masyarakat itu ke dalam struktur komando yang selama ini cenderung sentralistis dan birokratis.

Pelantikan siang ini oleh Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru pengawasan institusional. Langkah logis selanjutnya yang perlu dicermati adalah siapa saja perwira tinggi yang akan mengisi posisi strategis di tubuh Polri menyusul rotasi jabatan ini. Masyarakat dan pers harus mengawal apakah janji pembenahan tersebut benar-benar dieksekusi atau hanya berhenti sebagai retorika di ruang paripurna.