Prabowo Copot Tiga Menteri dalam Reshuffle Ketujuh Kabinet Merah Putih, Ini Daftarnya

Presiden Prabowo Subianto kembali mengocok ulang jajaran Kabinet Merah Putih melalui reshuffle ketujuh yang mencakup pengangkatan, rotasi, hingga pencopotan pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10). Pelantikan 16 pejabat baru ini langsung mengubah peta kekuasaan kabinet secara signifikan.

Total ada 16 pejabat yang mengikuti pelantikan hari itu. Mereka terdiri dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri, hingga kepala dan wakil kepala badan. Seluruh proses pelantikan berpijak pada Keputusan Presiden nomor 104/P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara, serta Keputusan Presiden nomor 105/P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Langkah paling menonjol adalah penunjukan Bahlil Lahadalia untuk mengisi pos Kementerian Koordinator Hilirisasi yang baru dibentuk. Prabowo juga melantik tiga wakil menteri yang sempat lowong. Di sektor keamanan, Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri baru menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang kini beralih menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Rotasi besar terjadi di sejumlah kementerian strategis. Menteri Luar Negeri Sugiono berpindah posisi menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), sehingga pos Menlu kini diisi Arrmanatha Nasir yang sebelumnya menjabat wakil menteri. Dua wakil menteri keuangan baru, yakni Luky Alfirman dan Nurkholish Ibnu Amman, dilantik untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Suahasil Nazara usai naik jabatan menjadi menteri. Muhammad Saleh Mustofa juga mengambil alih kursi Wakil Menteri Pertanian setelah Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala BGN.

Namun, sorotan utama tertuju pada tiga menteri yang dicopot tanpa mendapat pos baru. Pratikno kehilangan kursi Menko PMK yang sudah ia pegang sejak awal pengumuman Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024. Mantan orang kepercayaan Presiden ketujuh Jokowi yang menjabat Menteri Sekretaris Negara periode 2014-2024 itu kini digantikan Sugiono, Sekjen Partai Gerindra sekaligus orang kepercayaan Prabowo.

Djamari persis hanya bertahan sekitar setahun sebagai Menko Polkam setelah menggantikan Budi Gunawan pada 17 September 2025. Catatan sejarah mencatat fakta menarik: selama aktif di militer, Djamari pernah tergabung dalam anggota perwira tinggi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memproses pemberhentian Prabowo dari militer. Kursinya kini kosong tanpa pengganti langsung yang disebutkan dalam pelantikan ini.

Pencopotan ketiga menimpa AGK, politikus senior Partai Golkar dan putra tokoh politik era Orde Baru Ginandjar Kartasasmita. Ia telah menjabat Menteri Perindustrian sejak awal periode kedua Presiden Jokowi pada 2019 dan sempat menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Agustus 2024 pasca mundurnya Airlangga Hartarto. Posisinya kini diserahkan kepada kolega satu partai yang juga menjabat Sekjen Partai Golkar, Sarmuji.

Analisis Redaksi

Reshuffle ketujuh ini memperlihatkan konsolidasi politik yang semakin ketat di tangan Prabowo. Pencopotan Pratikno menandai berakhirnya sisa-sisa pengaruh era Jokowi di lingkaran inti kabinet. Menggantinya dengan Sugiono, yang merupakan Sekjen Partai Gerindra, mengirimkan pesan tegas bahwa loyalitas kepada presiden saat ini menjadi mata uang utama di Kabinet Merah Putih.

Kasus Djamari membuka dimensi personal yang jarang tersentuh dalam birokrasi pemerintahan. Sejarah DKP yang memproses pemberhentian Prabowo dari militer tampaknya masih menyisakan jejak dalam kalkulasi politik istana. Masa jabatannya yang hanya sekitar setahun sebagai Menko Polkam menegaskan bahwa masa lalu bisa menjadi faktor penentu dalam karier seorang pejabat di bawah kepemimpinan Prabowo.

Sementara itu, pergantian AGK oleh Sarmuji menunjukkan dinamika internal Partai Golkar yang berjalan mulus di bawah kendali istana. Publik perlu mencermati apakah pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi yang dipimpin Bahlil Lahadalia akan langsung mengeksekusi program prioritas atau sekadar menambah lapisan birokrasi. Rotasi besar-besaran ini menuntut setiap pejabat baru membuktikan kinerja nyata, bukan sekadar menjaga kursi dari ancaman reshuffle berikutnya.