NasDem dan Golkar Dorong Pemisahan Pileg-Pilpres dalam RUU Pemilu 2029

Partai NasDem secara tegas mengusulkan pemisahan jadwal pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu guna menyongsong kontestasi demokrasi 2029. Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menyatakan partainya menginginkan pileg digelar lebih dahulu sebelum pelaksanaan pilpres sebagai mekanisme baru pengganti sistem serentak.

Pernyataan tersebut disampaikan Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (1/10), menegaskan bahwa wacana ini bukan sekadar aspirasi tunggal melainkan mulai mendapat resonansi dari fraksi lain. Ia menyebutkan Partai Golkar dan sejumlah kekuatan politik lain menunjukkan sinyal persetujuan terhadap desain kepemiluan yang tidak lagi diselenggarakan secara bersamaan.

Isu krusial ini telah masuk dalam agenda pembahasan Panitia Kerja yang dibentuk Komisi II DPR RI untuk menyusun draf revisi undang-undang pemilu. Saan menjelaskan bahwa forum panja akan menjadi arena negosiasi utama untuk mempertemukan berbagai usulan partai terkait arsitektur teknis dan kalender tahapan pemilu mendatang.

Dorongan perubahan skema ini sebelumnya dikemukakan secara terbuka oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pada Selasa (22/9) lalu. Doli menekankan bahwa ketiga jenis pemilu, yakni pileg, pilpres, dan pilkada, sebaiknya dipisah total tanpa ada yang disatukan demi perbaikan tata kelola penyelenggaraan negara.

Wacana pemisahan ini muncul sebagai evaluasi kritis pasca-Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak dengan beban logistik dan administratif yang sangat berat bagi penyelenggara. Perubahan regulasi melalui RUU Pemilu diharapkan dapat memberikan jeda waktu yang memadai bagi publik untuk menakar kinerja wakil rakyat sebelum menentukan pilihan eksekutif.

Analisis Redaksi

Konvergensi sikap antara NasDem dan Golkar mengindikasikan adanya konsensus elit parlemen untuk merevisi desain pemilu serentak yang terbukti membebani kapasitas birokrasi dan kualitas partisipasi publik. Dukungan lintas fraksi dalam panja menjadi variabel penentu apakah wacana ini akan terkonversi menjadi pasal hukum atau hanya berhenti sebagai diskursus politis sesaat.

Pemisahan jadwal berpotensi mengembalikan fungsi check and balances karena pemilih memiliki ruang evaluasi kinerja legislator sebelum memberikan mandat kekuasaan eksekutif. Namun, risiko pembengkakan anggaran dan kelelahan demokrasi berulang harus dikalkulasi secara matang agar reformasi prosedural ini tidak melahirkan inefisiensi baru dalam siklus elektoral nasional.

Langkah selanjutnya yang perlu dicermati adalah dinamika lobi di internal panja dan sikap pemerintah sebagai mitra pembahasan RUU. Tanpa dukungan eksekutif dan kesepakatan bulat antarfraksi, usulan pemisahan ini rentan mengalami jalan buntu meski memiliki landasan rasionalitas tata kelola yang kuat.