Jokowi Nilai Pergantian Kapolri Tepat Waktu, DPR Sahkan Komjen Suyudi Ario Seto Secara Aklamasi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menilai pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Komjen Suyudi Ario Seto sebagai langkah yang sudah tepat waktu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (1/10), bertepatan dengan hari pengesahan resmi oleh DPR RI dan rencana pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada siang harinya.

Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengganti orang nomor satu di Korps Bhayangkara sepenuhnya berada di tangan presiden petahana. "Itu kan (pergantian Kapolri) kewenangan hak prerogatif dari Bapak Presiden Prabowo," kata Jokowi kepada awak media. Ia juga menyoroti durasi kepemimpinan Sigit yang sudah berjalan cukup lama. "Dan juga sudah saatnya Pak Kapolri, Pak Listyo Sigit ini sudah 5 tahun 8 bulan menjabat sebagai Kapolri. Saya rasa memang sudah saatnya," ucapnya. Terhadap sosok pengganti, mantan gubernur DKI Jakarta itu memberikan penilaian positif. "Dan penggantinya saya rasa cukup baik, pak Suyudi," tambahnya.

Persetujuan politik terhadap nama Komjen Suyudi Ario Seto berlangsung tanpa hambatan berarti di Senayan. DPR RI secara aklamasi menyetujui penunjukannya dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengesahan di tingkat paripurna ini terjadi hanya berselang beberapa jam setelah Suyudi melewati uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR pada Kamis pagi.

Proses uji kepatutan tersebut berjalan relatif singkat. Dalam paparannya di hadapan anggota dewan, Suyudi menyoroti pentingnya transparansi Polri dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Ia juga menekankan pendekatan damai sebagai metode utama dalam mengawal demonstrasi. Dua poin ini menjadi sinyal arah kebijakan kepolisian di bawah komandonya kelak.

Rencananya, Presiden Prabowo bakal melantik Suyudi di Istana pada Kamis siang. Momentum perombakan tidak berhenti di institusi kepolisian saja. Prabowo dikabarkan turut melakukan kocok ulang kabinet. Pantauan CNN Indonesia mencatat sejumlah menteri telah mendatangi Istana sepanjang hari ini, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Analisis Redaksi

Keterbukaan Jokowi merespons pergantian Kapolri menunjukkan transisi kekuasaan yang terkelola rapi antara dua presiden. Penekanan pada masa jabatan Sigit yang mencapai 5 tahun 8 bulan bukan sekadar hitungan kalender. Angka itu memberi legitimasi publik bahwa rotasi ini adalah kebutuhan organisasional, bukan manuver politik mendadak. Sikap akomodatif ini penting untuk menjaga stabilitas internal Polri di masa transisi.

Janji Suyudi soal transparansi penanganan laporan warga dan pendekatan damai terhadap demonstrasi patut dicatat sebagai kontrak sosial baru antara polisi dan masyarakat. Namun, pernyataan di ruang sidang Komisi III harus dibuktikan di lapangan. Publik akan segera mengukur apakah orientasi pelayanan ini benar-benar mengalir hingga ke tingkat polsek atau hanya berhenti sebagai retorika pengukuhan.

Kehadiran Menteri Sugiono dan Bahlil Lahadalia di Istana pada hari yang sama mengindikasikan bahwa perombakan hari ini jauh lebih luas dari sekadar serah terima tongkat komando kepolisian. Kocok ulang kabinet yang menyertai pelantikan Kapolri menandakan Presiden Prabowo sedang melakukan konsolidasi menyeluruh. Langkah simultan ini perlu diwaspadai agar fokus penegakan hukum tidak terganggu oleh dinamika perebutan pengaruh di lingkaran eksekutif.