Jaksa Agung Bolivia Roger Mariaca Ditangkap usai AS Cabut Visanya Terkait Tuduhan Narkoba
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Polisi Bolivia menangkap Jaksa Agung Roger Mariaca pada Selasa, dua hari setelah Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan visanya terkait tuduhan keterlibatan dengan kartel narkoba. Penangkapan ini menjadi momen krusial dalam sejarah hukum negara itu, mengingat Mariaca adalah kepala kejaksaan tertinggi yang kini justru menjadi tahanan negara. "Penangkapan Jaksa Agung Mariaca terkonfirmasi," kata seorang sumber dari Kementerian Pemerintahan kepada AFP. Selain Mariaca, media lokal melaporkan bahwa Jaksa Santa Cruz Alberto Zeballos juga turut ditangkap dalam operasi yang sama.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan adegan gerombol polisi menggerebek kantor kejaksaan di Sucre, ibu kota administratif Bolivia. Adegan ini memicu reaksi keras dari internal institusi hukum negara tersebut. Claudia Pardo, kepala komunikasi kantor kejaksaan, mengecam tindakan tersebut di hadapan seluruh rakyat Bolivia. "Kami mengecam di hadapan seluruh rakyat Bolivia intervensi ini yang dilakukan secara ilegal," kata Pardo, seperti dikutip AFP. Ia menegaskan bahwa langkah penegakan hukum ini tidak berpijak pada hukum positif Bolivia.
Tudingan dari Washington bukan tanpa alasan. AS sebelumnya menyatakan bahwa Mariaca menerima suap untuk memfasilitasi perdagangan narkoba dan membantu para kriminal lolos dari jerat hukum. Kementerian Luar Negeri AS pekan ini merilis daftar nyaris 20 orang yang dituduh memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba maupun berkonspirasi melawan pemerintahan. Zeballos termasuk dalam daftar tersebut, yang memperkuat narasi adanya jaringan korupsi dan narkobatik di puncak institusi kejaksaan Bolivia. Daftar ini menjadi dasar legal bagi AS untuk mengambil tindakan diplomatik dan penegakan hukum lintas batas.
Menanggapi tindakan AS, Kejaksaan Agung Bolivia telah membantah tuduhan tersebut secara tegas. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (27/9), Kejaksaan menegaskan bahwa langkah AS merupakan tindakan campur tangan dan tekanan politis yang melanggar kedaulatan negara. Namun, penangkapan Mariaca dan Zeballos oleh polisi Bolivia sendiri menunjukkan adanya pergeseran dinamika politik internal. Jika AS melakukan tekanan dari luar, maka penangkapan di dalam negeri ini menunjukkan bahwa konflik antara institusi penegak hukum dan otoritas negara telah mencapai titik didih. Hal ini menciptakan dilema hukum yang rumit bagi para tahanan tersebut.
Dampak dari peristiwa ini segera terasa pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Bolivia. Dengan penangkapan pucuk pimpinan kejaksaan, vakum kepemimpinan hukum terjadi, sementara pertanyaan besar muncul mengenai independensi institusi penegak hukum lainnya. Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah Bolivia dalam menangani situasi yang berpotensi memicu krisis legitimasi hukum. Sementara itu, kantor kejaksaan pusat dan cabang Santa Cruz belum memberikan pernyataan resmi mengenai detail penangkapan, menyisakan ketidakpastian yang meluas di kalangan masyarakat.
Analisis Redaksi
Penangkapan ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan benturan ideologis antara tekanan geopolitik Amerika Serikat dan klaim kedaulatan Bolivia. Sikap Kejaksaan Agung yang menuduh AS melakukan "tekanan politis" mengindikasikan bahwa pemerintah Bolivia melihat tindakan Washington sebagai intervensi yang dirancang untuk melemahkan institusi negara. Namun, fakta bahwa polisi Bolivia justru menangkap Mariaca dan Zeballos menunjukkan adanya aliansi atau setidaknya kepatuhan aparat keamanan terhadap narasi tertentu yang sejalan dengan tekanan eksternal, atau mungkin adanya konsolidasi kekuatan internal yang berbeda dengan pucuk kejaksaan.
Yang perlu diwaspadai adalah potensi disintegrasi institusional. Jika kepala kejaksaan ditangkap oleh aparat negara di bawah tekanan luar, independensi seluruh sistem peradilan menjadi tercoreng. Ini bisa membuka celah bagi kartel narkoba untuk memanfaatkan kekacauan birokrasi di puncak hukum. Secara logis, langkah selanjutnya akan bergantung pada apakah pengadilan Bolivia mampu membuktikan tuduhan korupsi dan narkobatik secara sah di tingkat hukum nasional, tanpa terikat pada dakwaan AS. Keberhasilan ini akan menentukan apakah Bolivia mampu mempertahankan integritas hukumnya atau justru terseret ke dalam orbit pengaruh asing secara permanen.
BERITA TERKAIT (Dunia)

9 Nyawa Tak Terselamatkan Saat Pesawat Learjet Jatuh Dekat Resor Mar-a-Lago

Rahul Gandhi Tuduh KPU India Manipulasi 130 Juta Suara, Ribuan Massa Demo di New Delhi

Bangladesh Bentuk Dewan Upah Respons Demo Buruh Garmen Tuntut Gaji Rp4,3 Juta
