Bangladesh Bentuk Dewan Upah Respons Demo Buruh Garmen Tuntut Gaji Rp4,3 Juta

Ribuan buruh pabrik garmen di Bangladesh melakukan unjuk rasa pada Minggu pagi (1/10) menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka, setara dengan sekitar 4,3 juta rupiah. Angka ini lebih dari dua kali lipat upah saat ini yang hanya 12.500 taka, dan menjadi respons atas melonjaknya biaya hidup seperti makanan, perumahan, dan transportasi yang mengikis daya beli pekerja. Aksi demonstrasi tersebut berujung pada penutupan 30 pabrik garmen, yang kemudian direspons langsung oleh pemerintah dengan membentuk Dewan Upah untuk meninjau gaji minimum pekerja.

Pemerintah Ambil Langkah cepat

Pada Minggu siang, pemerintah Bangladesh segera membentuk Dewan Upah sebagai solusi cepat atas krisis ini. M Sakhawat Hossain Chowdhury, penasihat Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan, memastikan bahwa proses pembentukan dewan tersebut telah rampung. Ia menegaskan bahwa para pekerja diharapkan kembali bekerja dengan lancar. Menteri Ariful Haque Chowdhury juga mengingatkan bahwa gangguan produksi berkepanjangan dapat menunda pengiriman ekspor dan pembayaran dari pembeli internasional, yang justru memperburuk kondisi keuangan produsen dan pekerja.

Bentrokan di Dhaka dan Tanggapan Polisi

Walaupun respons pemerintah sudah ada, unjuk rasa masih berlanjut di ibu kota Dhaka, di mana polisi melempar granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan massa. Wakil Kepolisian Daerah Metropolitan Dhaka, Mohammad Mohidul Islam, menyatakan bahwa tindakan keras itu bertujuan meredakan ketertiban dan mencegah kelompok anti-negara memanfaatkan situasi. Ia memastikan tidak ada personel maupun demonstran yang terluka, dan lalu lintas di daerah Mirpur-10, 11, dan 14 telah kembali normal. Industri garmen, sektor terbesar kedua dunia setelah China, yang menyumbang sekitar 20% PDB Bangladesh, kini menghadapi tekanan baru dari biaya produksi dan kelangkaan utilitas.